GerbangIndonesia, Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menetapkan empat langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan itu lahir dalam rapat koordinasi lintas sektor yang berlangsung pada Senin (29/9/2025) dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah, H. Muhammad Juaini Taofik.
Langkah pertama adalah pengetatan pengawasan terhadap dapur penyedia makanan MBG. Unit yang dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan akan ditutup sementara, terutama jika pernah menimbulkan kasus keracunan.
Kedua, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta instansi teknis diperkuat melalui Satgas MBG. Satgas ini rencananya segera disahkan oleh Bupati dengan melibatkan Forkopimda, Wakil Bupati, Sekda, serta perangkat daerah lintas bidang. Fungsinya bukan hanya administratif, tetapi juga sebagai forum komunikasi dan pengawasan terbuka.
Ketiga, setiap dapur MBG diwajibkan mengantongi sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS). Pemkab akan mempercepat proses perizinan dengan tetap menjaga standar prosedural, sekaligus membuka kolaborasi bersama pihak swasta agar kualitas pangan terjamin.
Langkah terakhir menyasar kesiapsiagaan sekolah. Melalui penguatan UKS, sekolah diminta menyiapkan mekanisme respons cepat jika terjadi insiden kesehatan. Dukungan layanan darurat juga akan diperkuat lewat jaringan rumah sakit dan puskesmas.
Lombok Timur sendiri tercatat sebagai daerah dengan jumlah izin MBG terbanyak di NTB, yakni 104 dari total 295 izin. Sekitar 80 dapur sudah aktif beroperasi dan terus ditingkatkan jumlahnya.
Sekda menegaskan, program MBG tidak hanya menyasar peningkatan gizi anak-anak dan masyarakat, tetapi juga memberi dampak ekonomi melalui pemberdayaan petani, peternak, dan UMKM lokal.
“Program ini harus memberi manfaat ganda: masyarakat lebih sehat sekaligus ekonomi daerah bergerak. Itulah alasan kami serius memperkuat pengawasannya,” tegasnya.(dan)
