Gerbangindonesia, Lombok Utara – Keluarga Besar Mahasiswa Lombok Utara (KBMLU) hari ini menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor PLN UP3 Mataram, Kamis (16/10/2025). Aksi ini menyoroti ketidakjelasan transparansi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 10 persen yang selama ini dibayarkan masyarakat Lombok Utara melalui tagihan listrik.
Massa aksi menilai bahwa kurangnya kejelasan pengelolaan PPJ menjadi salah satu penyebab minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Utara dan buruknya kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) di berbagai titik, terutama di wilayah pedesaan dan jalan poros utama kabupaten.
Dalam aksinya, KBMLU menyampaikan tiga poin tuntutan utama, yaitu Mendesak PLN UP3 Mataram membuka data realisasi dan distribusi PPJ 10 persen yang dikutip dari pelanggan listrik di Kabupaten Lombok Utara secara transparan dan periodik. Selanjutnya, Meminta Pemerintah Daerah Lombok Utara bersama PLN menjelaskan mekanisme pembagian PPJ dan besaran dana yang masuk ke kas daerah, agar tidak terjadi kebocoran atau manipulasi anggaran.
Terakhir, yaitu Menuntut evaluasi dan peningkatan jumlah serta kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU) di seluruh wilayah Lombok Utara sebagai bentuk tanggung jawab dari pemungutan PPJ yang selama ini dibebankan kepada rakyat.
Ketua KBMLU, Abed Aljabiri Adnan, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, tetapi panggilan moral untuk memperjuangkan hak masyarakat atas keterbukaan informasi publik dan keadilan fiskal.
“Selama bertahun-tahun masyarakat Lombok Utara rutin membayar PPJ 10 persen lewat tagihan listrik, tapi kenyataannya banyak jalan masih gelap gulita. Ini bukan hanya soal terang atau gelapnya jalan, tapi gelapnya transparansi pengelolaan dana publik. Kami mendesak PLN dan pemerintah daerah segera membuka data, karena uang itu adalah milik rakyat,” tegas Abed.
Abed menambahkan, KBMLU akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan perbaikan nyata.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Kami akan pastikan setiap rupiah yang dipungut dari rakyat benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat,” ujarnya menutup pernyataan.
Aksi yang berlangsung damai ini diakhiri dengan penyerahan surat pernyataan sikap kepada pihak PLN UP3 Mataram dan disertai harapan agar lembaga terkait segera memberikan klarifikasi resmi dan transparan kepada publik.(iko)
