Gerbangindonesia, Lombok Utara – Forum Wartawan Lombok Utara (FWLU) menggelar Rapat Kerja (Raker) akhir tahun sebagai momentum evaluasi dan refleksi kinerja jurnalistik di Gumi Tioq Tata Tunaq di Bale Jukung Tanjung, Senin (28/12/2025). Pertemuan ini menjadi ajang strategis memperkuat sinergi antara insan pers dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kominfotik KLU Khairil Anwar, Kabag Prokopim Setda KLU Lalu Gita Bayu Wibawa, Ketua PWI KLU Saefudin, serta jajaran pengurus dan anggota FWLU.
Dalam sambutannya, Ketua FWLU, Datu Danu Winata memberikan penekanan kuat pada aspek etika jurnalistik. Ia mengingatkan anggotanya agar memiliki filter dalam memublikasikan peristiwa. Datu Danu mencontohkan kasus sensitif seperti asusila yang melibatkan anak di bawah umur, yang menurutnya tidak sepatutnya dieksploitasi hanya demi mengejar pembaca, tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya.
“Seorang jurnalis harus punya pertimbangan matang, apakah sebuah peristiwa layak di-publish ke ruang publik atau tidak, meskipun itu fakta. Kita harus menghindari opini yang memojokkan atau hanya menguntungkan satu pihak,” tegas Datu Danu.
Di sisi lain, Datu Danu mengapresiasi dinamika positif organisasi pers di Lombok Utara. Ia menegaskan bahwa hubungan antara FWLU dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) KLU berjalan harmonis, saling mendukung, dan tidak memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Raker ini juga menyoroti pola kemitraan antara media dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). FWLU berencana menerapkan sistem penghargaan (reward) dan catatan kritis (punishment) bagi OPD berdasarkan tingkat kooperatif dan kualitas komunikasi publik mereka.
Menanggapi hal ini, Kabag Prokopim Setda KLU, Lalu Gita Bayu Wibawa menyambut baik evaluasi tersebut. Namun, ia berharap pemberian apresiasi atau catatan kritis tidak semata-mata diukur dari ketersediaan anggaran publikasi di OPD terkait.
“Apresiasi tidak harus materi. Selembar piagam penghargaan bagi OPD yang komunikatif dalam memberikan informasi pun sangat bernilai sebagai motivasi,” ujar Bayu.
Ia juga menekankan pentingnya keberimbangan berita. Menurutnya, paradigma bad news is good news (berita buruk adalah berita baik) kurang tepat. Pemerintah daerah membutuhkan kritik yang konstruktif, bukan sekadar mencari kesalahan.
Poin krusial dalam Raker ini adalah dukungan nyata yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk peningkatan profesionalisme pers. Kepala Dinas Kominfotik KLU, Khairil Anwar menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk hadir memfasilitasi kebutuhan mendasar insan pers.
Khairil menyatakan bahwa Pemkab Lombok Utara siap memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bagi para pewarta di daerah tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan standar kompetensi jurnalis terpenuhi.
“Tidak hanya UKW untuk wartawannya, kami juga berkomitmen membantu dan mendampingi perusahaan-perusahaan pers lokal di sini agar bisa terverifikasi, baik secara administrasi maupun faktual oleh Dewan Pers. Ini penting untuk legalitas kemitraan ke depannya,” tegas Khairil.
Ke depan, Kominfo juga akan mendorong Perjanjian Kerjasama (PKS) yang jelas antara pemerintah dan media untuk menghindari kesalahpahaman.
Pertemuan ini juga membahas tantangan realistis di tahun mendatang, yakni adanya penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang akan berdampak pada pos anggaran di berbagai OPD, termasuk anggaran publikasi.
Ketua PWI Lombok Utara, Saefudin, berharap Dinas Kominfotik sebagai pintu utama kerjasama media dapat menemukan mekanisme yang efektif di tengah keterbatasan anggaran tersebut, agar ekosistem media di Lombok Utara tetap berjalan sehat.
Menutup pertemuan, seluruh pihak sepakat untuk terus menjaga komunikasi yang baik demi pembangunan Kabupaten Lombok Utara, dengan media tetap menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi yang kritis namun konstruktif.(iko)
