GerbangIndonesia, Kendal – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyelenggarakan Sinkronisasi dan Koordinasi melalui Sarasehan Multi-Stakeholder di Kawasan Widuri, Desa Wonosari, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Forum ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan kawasan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Prof. rer.nat Abdul Haris, menyampaikan bahwa Kawasan Widuri kini telah memasuki lima bulan implementasi sejak diluncurkan pada September 2025. Kawasan ini dinilai menunjukkan perkembangan signifikan sebagai model nyata pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan.
“Kawasan Widuri bukan sekadar proyek, melainkan ruang kolaborasi nyata di mana desa-desa sekitar menjadi penerima manfaat sekaligus pelaku utama pembangunan. Kami ingin memastikan praktek pemberdayaan di sini benar-benar menyentuh akar rumput,” ujar Prof. Abdul Haris.
Penyelenggaraan sarasehan ini didasarkan pada kondisi sosial ekonomi wilayah yang memerlukan intervensi khusus. Di Desa Wonosari, tercatat 14,53% individu berada pada kelompok Desil 1. Secara lebih luas, Provinsi Jawa Tengah masih mencatat lebih dari 4,06 juta individu (10,15%) dalam kelompok tersebut.
Data ini mempertegas urgensi pendekatan pembangunan yang terintegrasi. Sejalan dengan agenda nasional, pemerintah menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen serta penciptaan lapangan kerja baru secara masif pada tahun 2026. Pendekatan berbasis kawasan dinilai sebagai instrumen paling efektif untuk mencapai target ambisius tersebut.
Hingga saat ini, Kawasan Widuri telah mencatat capaian nyata, salah satunya melalui berdirinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Fasilitas ini tidak hanya mendukung Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi lokal.
“Setiap SPPG mampu menghasilkan perputaran ekonomi antara Rp900 juta hingga Rp 1 miliar. Hal ini membuktikan bahwa pemberdayaan yang terfokus mampu menghidupkan ekosistem ekonomi desa secara mandiri,” tambah Deputi.
Selain itu, kawasan ini juga memicu tumbuhnya koperasi mandiri masyarakat yang dikelola secara profesional.
Selain Widuri, Sarasehan ini juga menegaskan penguatan Kawasan Perdesaan Prioritas Sukorejo–Plasma Petik Sari sebagai kawasan tematik berbasis potensi lokal. Melalui forum sinkronisasi ini, Kemenko PM berharap tercipta simbiosis mutualisme lintas sektor untuk memastikan program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terpadu dalam satu kesatuan kawasan.
“Pemberdayaan masyarakat bukan tentang memberi bantuan sesaat, melainkan tentang membangun ekosistem yang berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk terus mengawal agar kolaborasi lintas K/L di Kawasan Widuri dan Plasma Petik Sari tidak hanya menjadi seremoni, tetapi menjadi solusi nyata bagi 35 ribu jiwa warga desil 1 di Kendal. Tahun 2026 harus menjadi momentum pembuktian bahwa kemiskinan ekstrem bisa kita tuntaskan melalui kemitraan yang solid,” pungkasnya. (*)
