Gerbangindonesia.co.id – Lombok Timur – Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Timur mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Pendataan diawali dari Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, pada Rabu (17/6/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan oleh petugas penanggung jawab lapangan BPS dan didampingi langsung Kepala BPS Lombok Timur, Sri Endang Widyanti. Pendataan terhadap orang nomor satu di Lombok Timur itu menjadi pembuka pelaksanaan sensus sebelum petugas turun menyasar masyarakat secara luas.
Usai menjalani pendataan, Bupati Haerul Warisin mengajak masyarakat Lombok Timur untuk mendukung penuh kegiatan sensus. Ia meminta warga memberikan keterangan secara jujur, terbuka, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya kepada petugas di lapangan.
Bupati yang akrab disapa Iron itu menilai, data yang valid sangat dibutuhkan pemerintah sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan. Menurutnya, ketepatan program pemerintah sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan.
“Berikan data yang benar dan sesuai kenyataan. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan juga dibuat-buat. Data ini akan menjadi dasar prioritas pembangunan. Kalau datanya salah, program yang disusun juga bisa keliru,” ungkapnya.
Iron menyebut, pendataan kali ini mencakup ruang lingkup yang luas. Selain sektor usaha, sensus juga menyentuh aktivitas pertanian, pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha berskala besar.
Sementara itu, Kepala BPS Lombok Timur, Sri Endang Widyanti, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Lombok Timur yang telah bersedia menjadi contoh dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia menerangkan, sebanyak 1.336 petugas telah disiapkan untuk melakukan pendataan di seluruh wilayah Lombok Timur. Para petugas tersebut sebelumnya telah mendapatkan pelatihan agar proses pencatatan berjalan sesuai standar dan menghasilkan data yang akurat.
Sri Endang juga memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap informasi yang diberikan. Ia menegaskan, kegiatan sensus tidak memiliki hubungan dengan pajak dan seluruh data responden akan dijaga kerahasiaannya.
“Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan pajak. Data masyarakat dijamin aman dan tidak akan disebarluaskan,” jelasnya.
Dalam proses pendataan, BPS akan menempelkan stiker pada bangunan yang telah selesai didata. Penempelan stiker tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya pencatatan berulang, sekaligus menjadi tanda bahwa jumlah keluarga dan usaha dalam bangunan tersebut telah terdata.
BPS Lombok Timur berharap seluruh masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dengan baik. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi bahan penting dalam merumuskan kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.(red)
