Gerbangindonesia.co.id – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur semakin serius membangun sistem data yang terintegrasi sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Coffee Morning Pembinaan Statistik Sektoral (COMPASS) yang mempertemukan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur di Ruang Rapat Utama II, Selasa (30/6/2026).
Forum ini menjadi sarana memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kemampuan para pengelola data di lingkungan pemerintah daerah. Fokus utama kegiatan adalah mendorong tersedianya data sektoral yang berkualitas, seragam, serta dapat digunakan sebagai acuan bersama dalam penyusunan berbagai program pembangunan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Lombok Timur, H. Fauzan, mengatakan bahwa pembangunan yang efektif tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan data yang valid. Menurutnya, setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang dihasilkan memenuhi standar kualitas sehingga mampu mendukung proses pengambilan keputusan.
Ia menjelaskan, selain menghasilkan data, OPD juga harus melengkapinya dengan metadata. Keberadaan metadata dinilai penting karena memuat informasi mengenai sumber data, definisi, metode pengumpulan, hingga ruang lingkup penggunaannya. Dengan begitu, data yang tersedia akan lebih mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Keseragaman data antarperangkat daerah sangat diperlukan agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah berangkat dari informasi yang sama. Hal ini akan menghindari perbedaan angka maupun interpretasi dalam proses perencanaan pembangunan,” ujar Fauzan.
Ia menambahkan, sistem pengelolaan data sektoral di Lombok Timur terus mengalami penyempurnaan. Berbagai data pembangunan telah dihimpun melalui portal data daerah dan akan diperbarui secara berkala agar tetap sesuai dengan kondisi terkini.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Lombok Timur, Sri Endah Wardanti, mengingatkan bahwa kualitas data menjadi faktor yang menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Menurutnya, data yang belum melalui proses validasi secara baik berpotensi menghasilkan perencanaan yang kurang tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa implementasi Satu Data Indonesia bertujuan membangun keselarasan informasi antarinstansi pemerintah. Dengan menggunakan sumber data yang sama, proses penyusunan kebijakan akan menjadi lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kegiatan tersebut, BPS juga memperkenalkan aplikasi COMPASS sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pengelolaan statistik sektoral. Melalui aplikasi ini, masing-masing OPD dapat melakukan penginputan, pembaruan, serta validasi data secara mandiri sehingga kualitas informasi yang dihasilkan lebih terjamin.
Menurut Sri Endah, keberhasilan mewujudkan statistik sektoral yang andal tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga akurasi dan konsistensi data yang diproduksi.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan BPS berharap budaya pengelolaan data yang profesional dapat terus berkembang di seluruh OPD. Dengan basis data yang kuat dan terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan mampu merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berorientasi pada hasil yang nyata.(dan)
