Gerbangindonesia.co.id – Lombok Timur – Beragam pandangan mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka dalam dialog publik yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong, Minggu (5/7/2026). Diskusi yang menghadirkan unsur pemerintah, akademisi, dan mahasiswa tersebut membahas manfaat, tantangan, hingga arah pengembangan program prioritas nasional itu agar semakin efektif menjawab kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menilai MBG merupakan salah satu investasi negara dalam membangun kualitas generasi masa depan. Menurutnya, penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, balita, santri, hingga peserta didik di berbagai jenjang pendidikan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran ataupun jumlah penerima manfaat. Yang lebih penting, kata Juaini, adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesehatan, kualitas pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Lombok Timur saat ini menjadi salah satu daerah dengan pelaksanaan MBG yang cukup luas. Karena itu, kita membutuhkan kajian ilmiah yang mampu mengukur sejauh mana manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Juaini mendorong perguruan tinggi beserta mahasiswa untuk mengambil peran melalui penelitian yang menghasilkan rekomendasi berbasis data. Menurutnya, hasil kajian akademik akan menjadi referensi penting dalam menyempurnakan implementasi MBG pada masa mendatang.
Ia juga meluruskan anggapan bahwa pelaksanaan MBG membebani anggaran daerah. Seluruh pendanaan program, jelasnya, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pemerintah daerah berperan mendukung pelaksanaan dan koordinasi di lapangan.
Selain memiliki tujuan sosial, Juaini menilai MBG telah menghadirkan manfaat ekonomi bagi daerah. Operasional ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lombok Timur menciptakan kebutuhan tenaga kerja serta meningkatkan permintaan terhadap berbagai komoditas pangan yang dipasok masyarakat setempat.
Menurutnya, aktivitas tersebut memunculkan perputaran ekonomi yang melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, penyedia jasa distribusi, hingga pekerja di dapur pelayanan. Efek berantai dari aktivitas tersebut diyakini mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Juaini berpandangan bahwa koordinasi lintas lembaga harus terus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran. Pemerintah daerah, menurutnya, memiliki posisi penting dalam memastikan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan berlangsung secara efektif.
Ia juga mengingatkan bahwa evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kebijakan publik. Menurutnya, setiap program pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan masukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Masukan dari berbagai pihak bukan untuk melemahkan program, tetapi justru menjadi bahan perbaikan agar kebijakan semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih luas,” katanya.
Sementara itu, Senior HMI Muhammad Saleh menilai MBG mencerminkan komitmen negara dalam menjalankan fungsi kesejahteraan masyarakat. Ia memandang penyediaan makanan bergizi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
Meski demikian, Saleh mengingatkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas tata kelola. Ia menilai sistem pelaksanaan harus dibangun secara transparan, akuntabel, dan mampu menjamin keamanan serta kebersihan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Sebagai salah satu gagasan, ia mengusulkan optimalisasi kantin sekolah sebagai pusat penyediaan makanan bergizi dengan pola distribusi berdasarkan wilayah. Skema tersebut dinilai dapat memperkuat pengawasan, menjaga kualitas makanan, sekaligus mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Ia juga mengajak mahasiswa untuk tetap menjalankan fungsi intelektual sebagai mitra kritis pemerintah melalui penelitian, diskusi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik.
Dialog publik yang berlangsung di Selong itu dihadiri akademisi, mahasiswa, serta berbagai organisasi kemahasiswaan. Forum tersebut menjadi ruang bertukar gagasan mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam mengawal salah satu program prioritas pemerintah menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.(dan)
