Gerbangindonesia.co.id – Lombok Timur – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperluas upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan akses terhadap layanan keuangan yang aman dan inklusif. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Keuangan Masyarakat di Desa Berdaya yang digelar di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair yang mewakili Gubernur NTB, Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo, pimpinan lembaga jasa keuangan, kepala desa, pendamping masyarakat, serta warga dari empat desa yang menjadi sasaran program.
Dalam sambutannya, Abul Chair menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah pada akhirnya harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, dunia usaha, dan pemerintah desa menjadi fondasi penting dalam membangun perekonomian masyarakat dari tingkat paling bawah.
Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan bantuan permodalan. Masyarakat juga perlu dibekali kemampuan dalam mengelola keuangan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.
Ia menambahkan, edukasi mengenai literasi keuangan menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong masyarakat lebih cermat dalam mengambil keputusan finansial. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan berbagai layanan keuangan secara tepat sekaligus menghindari praktik-praktik yang berpotensi merugikan.
Abul Chair juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergoda oleh tawaran investasi dengan keuntungan yang tidak masuk akal maupun pinjaman online ilegal. Ia meminta masyarakat hanya menggunakan produk dan layanan dari lembaga keuangan yang telah memiliki izin resmi agar keamanan transaksi tetap terjamin.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo mengatakan bahwa Program Desa Berdaya merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan hingga menjangkau masyarakat pedesaan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi harus diiringi dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan.
Ia menjelaskan, OJK bersama pemerintah daerah dan berbagai mitra strategis memberikan pendampingan secara langsung kepada masyarakat di empat desa yang menjadi lokasi pelaksanaan program, yakni Desa Lendang Nangka Utara di Kabupaten Lombok Timur, Desa Mangkung di Kabupaten Lombok Tengah, Desa Buwun Mas di Kabupaten Lombok Barat, serta Desa Mekar Sari di Kabupaten Sumbawa Barat.
Pendampingan tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan akses pembiayaan, tetapi juga mencakup pelatihan pengelolaan usaha, pemanfaatan layanan keuangan formal, hingga penggunaan sistem pembayaran digital sebagai bagian dari transformasi ekonomi masyarakat.
Rudi mengungkapkan, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Namun, OJK masih melihat perlunya percepatan edukasi di daerah agar semakin banyak masyarakat memahami manfaat produk keuangan yang legal, aman, dan sesuai kebutuhan.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara lembaga perbankan syariah dengan pendamping desa sebagai upaya memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke pelosok desa. Selain itu, Pemerintah Desa Lendang Nangka Utara menjalin kerja sama dengan perusahaan offtaker yang akan menjadi mitra pembeli hasil produksi masyarakat guna memperkuat kepastian pasar bagi pelaku usaha desa.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan program yang transparan dan akuntabel, para penerima manfaat dari empat desa sasaran turut menandatangani pakta integritas.
Pada kesempatan yang sama, sejumlah lembaga jasa keuangan bersama mitra pembangunan menyerahkan bantuan secara simbolis berupa modal usaha, rekening tabungan, serta fasilitas transaksi berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro di tingkat desa.
Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah berharap desa-desa penerima program mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang ditopang oleh masyarakat yang memiliki kemampuan mengelola keuangan, memanfaatkan teknologi digital, serta membangun usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan.(dan)
