Gerbangindonesia.co.id – Lombok Timur – Upaya mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat dan transparan mulai diwujudkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui penerapan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Program berbasis digital tersebut resmi memasuki tahap uji coba sebagai bagian dari transformasi layanan perlindungan sosial yang digagas pemerintah pusat.
Peluncuran program dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Lombok Timur, Jumat (31/7/2026), dengan dihadiri Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ribuan petugas yang akan diterjunkan untuk melakukan pendataan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin menyampaikan bahwa modernisasi sistem pendataan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, keberadaan Portal Perlinsos diharapkan mampu menghadirkan data sosial yang lebih valid sehingga berbagai program bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat kepada masyarakat yang berhak menerima.
Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh agen yang telah bersedia mengambil bagian dalam pelaksanaan program tersebut. Para petugas, kata Bupati, tidak hanya menjalankan tugas pendataan, tetapi juga memiliki peran sebagai pendamping masyarakat dalam memahami penggunaan sistem digital yang mulai diterapkan pemerintah.
Lebih lanjut, Haerul Warisin menyebut terpilihnya Lombok Timur sebagai salah satu daerah uji coba tingkat nasional merupakan sebuah kehormatan sekaligus tantangan. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membangun sistem pengelolaan data sosial yang lebih tertata, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung proses pembaruan data agar berjalan lancar. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menciptakan kebijakan yang adil serta memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik menjelaskan bahwa Lombok Timur termasuk dalam 43 kabupaten/kota yang dipilih pemerintah pusat sebagai lokasi implementasi awal Portal Perlinsos. Program tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam mempercepat digitalisasi layanan perlindungan sosial di seluruh Indonesia.
Sebanyak 2.576 agen dilibatkan dalam pelaksanaan program. Mereka berasal dari berbagai unsur, antara lain aparatur sipil negara (ASN), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), perangkat desa, kepala lingkungan, kader masyarakat, hingga Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Pada tahap pertama, para agen akan melakukan pendataan terhadap sekitar 140 ribu kepala keluarga yang berada pada kelompok desil satu sampai desil empat. Setelah itu, pemerintah akan melanjutkan proses pemutakhiran data terhadap sekitar 501 ribu kepala keluarga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur.
Menurut Sekda, penerapan sistem digital ini bertujuan meningkatkan ketepatan data penerima bantuan sekaligus mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan platform terintegrasi juga diharapkan mampu memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan program perlindungan sosial.
Sebagai bagian dari persiapan operasional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur membuka layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi petugas yang belum melakukan registrasi. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh agen dapat mengakses sistem secara optimal selama proses pendataan berlangsung.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menyelenggarakan pelatihan Training of Trainers (ToT) bagi perwakilan OPD. Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan teknis peserta dalam mengoperasikan Portal Perlinsos sehingga proses pendampingan di lapangan dapat berjalan lebih efektif.
Melalui penerapan Portal Perlinsos, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap sistem perlindungan sosial di daerah semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan basis data yang terus diperbarui secara digital, penyaluran bantuan sosial diharapkan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, transparan, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.(dan)
