Gerbangindonesia.co.id – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur meningkatkan perhatian terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Dua kejadian kebakaran yang muncul sepanjang tahun ini berhasil dikendalikan berkat respons cepat lintas sektor.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengungkapkan, kebakaran pertama terjadi pada Mei 2026. Beberapa bulan kemudian, api kembali muncul di kawasan TNGR pada awal Agustus. Penanganan melibatkan petugas TNGR, jajaran TNI-Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat.
Perkembangan penanganan tersebut dilaporkan Haerul dalam rapat koordinasi secara daring terkait peningkatan eskalasi karhutla, Senin (10/8/2026). Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Haerul mengatakan, kedua kebakaran dapat diatasi dalam waktu relatif singkat. Namun, keberhasilan tersebut tidak membuat pemerintah daerah mengabaikan persoalan kesiapan peralatan.
Menurutnya, kemampuan operasional Lombok Timur masih terbatas. Saat menghadapi kebakaran terakhir, pemerintah daerah hanya memiliki dua kendaraan yang bisa digunakan untuk mendukung proses pemadaman.
Sejumlah perlengkapan teknis juga dinilai masih belum ideal, di antaranya selang, nozzle dan perlengkapan pelindung bagi personel. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Pemkab Lombok Timur meminta dukungan tambahan dari pemerintah pusat.
“Kami membutuhkan penguatan sarana dan prasarana, termasuk kendaraan, peralatan pemadaman dan APD agar penanganan di lapangan bisa lebih maksimal,” kata Haerul.
Selain persoalan teknis, Haerul menilai kebakaran di TNGR memiliki dampak yang jauh lebih luas. Gunung Rinjani merupakan kawasan wisata yang telah dikenal hingga mancanegara dan menjadi salah satu daya tarik utama pariwisata di Nusa Tenggara Barat.
Karena itu, setiap kejadian kebakaran di kawasan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan perhatian publik internasional apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat.
Menanggapi kebutuhan tersebut, Menko Polkam meminta Pemkab Lombok Timur segera mengusulkan penambahan fasilitas penanganan karhutla melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Djamari juga memberikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan kebakaran Rinjani. Menurutnya, keberhasilan memadamkan api menunjukkan pentingnya kerja bersama antara pemerintah, aparat, pengelola kawasan, dan masyarakat.
Namun, ia meminta pola penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman. Upaya pencegahan harus diperkuat sejak sebelum munculnya kondisi darurat.
Deteksi titik api secara dini, kesiapan personel dan peralatan, hingga koordinasi antarinstansi harus dibangun dalam satu mekanisme operasi. Setiap pihak diminta menghilangkan ego sektoral agar penanganan kebakaran dapat dilakukan secara terpadu.
Pemerintah juga mendorong gerakan pembukaan lahan tanpa bakar sebagai bagian dari strategi nasional menekan potensi karhutla. Langkah tersebut perlu dibarengi pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap aktivitas yang memicu kebakaran.
Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan karena periode Agustus hingga September diperkirakan menjadi puncak musim kemarau. Selain kawasan hutan, pemerintah mengingatkan potensi kebakaran di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.
Secara nasional, luas karhutla sepanjang Januari-Juli 2026 tercatat mencapai 199.873 hektare. Kondisi tersebut menjadi peringatan bagi daerah, termasuk Lombok Timur, untuk memperkuat pencegahan dan memastikan kesiapan menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau.(dan)
