Gerbangindonesia.co.id – LOMBOK TIMUR – Pengembangan komoditas lobster di Lombok Timur kembali mendapat perhatian pemerintah pusat. Potensi kelautan yang besar di daerah tersebut dinilai belum diikuti dengan kesiapan fasilitas dan dukungan usaha yang memadai bagi nelayan serta pembudidaya.
Persoalan itu mengemuka saat Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Instalasi Telong-Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Kamis (3/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah, nelayan dan pelaku usaha untuk menyampaikan berbagai hambatan yang masih mereka hadapi.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengatakan aktivitas budidaya lobster masyarakat masih berjalan dengan sarana yang terbatas. Keramba jaring apung (KJA) yang digunakan sebagian pembudidaya, misalnya, masih bersifat sederhana.
Menurutnya, persoalan fasilitas tidak berhenti pada keramba. Ketersediaan peralatan penunjang juga menjadi kendala, salah satunya freezer untuk menyimpan pakan. Minimnya fasilitas tersebut membuat pembudidaya kesulitan menjaga kebutuhan pakan selama proses pemeliharaan.
Di sisi lain, kebutuhan benih juga belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi itu menjadi tantangan karena kesinambungan budidaya sangat bergantung pada ketersediaan benih yang cukup dan berkelanjutan.
Warisin menilai penguatan sektor lobster penting dilakukan karena masyarakat pesisir masih membutuhkan sumber pendapatan yang lebih kuat. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberi dukungan yang lebih nyata agar kegiatan budidaya tidak hanya berlangsung dalam skala terbatas.
Harapan itu disampaikan di hadapan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto beserta rombongan dan sejumlah pejabat kementerian terkait.
Titiek Soeharto mengatakan kedatangan Komisi IV bukan sekadar kunjungan lapangan, melainkan bagian dari proses menggali persoalan secara langsung sebelum menyusun rekomendasi kebijakan.
Beragam pihak dilibatkan dalam forum tersebut, termasuk nelayan penangkap Benih Bening Lobster (BBL), pembudidaya, pelaku usaha dan pemerintah daerah. Masukan mereka akan menjadi bahan dalam pembahasan panitia kerja mengenai tata kelola BBL dan arah pengembangan budidaya lobster nasional.
Titiek menilai Indonesia memiliki peluang besar dalam industri lobster. Namun, peluang itu belum menghasilkan nilai tambah maksimal karena rantai produksi di dalam negeri masih menghadapi banyak kendala.
Indonesia, kata dia, tidak seharusnya hanya mengandalkan penjualan BBL. Potensi ekonomi yang lebih besar dapat diperoleh apabila lobster dikembangkan melalui proses pembesaran hingga siap dipasarkan.
Untuk mencapai target tersebut, penguatan tidak bisa dilakukan pada satu sektor saja. Ketersediaan benih harus berjalan bersama dengan teknologi pendederan, pakan, KJA, pembiayaan, kelembagaan pembudidaya dan akses pasar.
Tingkat kelangsungan hidup lobster yang masih menjadi tantangan, keterbatasan teknologi, infrastruktur dan lamanya masa pemeliharaan juga dinilai membutuhkan solusi yang terintegrasi.
Pada saat yang sama, persoalan perdagangan ilegal BBL masih menjadi perhatian. Selisih harga di pasar luar negeri dengan dalam negeri disebut menjadi salah satu faktor yang mendorong penyelundupan.
Jika kondisi tersebut tidak dibenahi, Indonesia berisiko hanya menjadi sumber bahan baku bagi industri lobster di luar negeri. Sebaliknya, apabila budidaya nasional diperkuat, nilai ekonomi dapat lebih banyak dinikmati masyarakat dan negara.
Aspirasi mengenai pembukaan ekspor BBL juga menjadi salah satu isu yang dibahas. Komisi IV menyatakan persoalan tersebut akan dipelajari dengan memperhitungkan kuota, keberlanjutan sumber daya dan kepentingan pengembangan budidaya di dalam negeri.
Dalam dialog, sejumlah nelayan turut mengungkap kebutuhan mereka. Bantuan KJA, akses permodalan, ketersediaan pakan dan ketidakpastian harga lobster menjadi persoalan yang paling banyak disampaikan.
Berbagai aspirasi tersebut menjadi gambaran bahwa pengembangan lobster tidak cukup hanya dengan membuka akses terhadap benih. Dukungan sarana produksi, modal, teknologi dan pasar harus tersedia agar usaha pembudidayaan dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Titiek berharap industri lobster Indonesia ke depan mampu berkembang menjadi salah satu kekuatan produksi dunia. Selain memberikan manfaat ekonomi, pengembangan tersebut juga diharapkan memperkuat sumber protein nasional.
Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI tersebut turut dihadiri jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Karantina Indonesia, Deputi Badan Pangan Nasional serta jajaran direksi ID Food.(dan)
