Gerbangindonesia.co.id – SERANG — Dugaan adanya pungutan dalam pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, masih menjadi perhatian publik. Di tengah ramainya pembahasan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang memastikan pengurusan dokumen kependudukan tidak dikenakan biaya.
Kepastian itu disampaikan Disdukcapil pada Minggu (30/8/2026) sebagai tanggapan atas informasi yang sebelumnya beredar mengenai dugaan pungutan di UPT Capil Kecamatan Anyar. Disdukcapil menegaskan bahwa masyarakat tidak seharusnya mengeluarkan uang dalam proses pengurusan dokumen seperti KTP.
Pihak Disdukcapil juga keberatan dengan pemberitaan yang mengangkat dugaan tersebut. Mereka menilai informasi yang disampaikan berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak sesuai dengan kondisi pelayanan sebenarnya.
Meski telah mendapat bantahan, persoalan itu justru terus menjadi bahan perbincangan di media sosial. Sejumlah pengguna media sosial menyampaikan komentar mengenai pengalaman mereka saat mengurus administrasi kependudukan. Beberapa komentar bahkan mempertanyakan apakah praktik pelayanan di lapangan sudah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rangkaian komentar tersebut belum dapat diposisikan sebagai bukti terjadinya pungutan liar. Keterangan warga di media sosial tetap membutuhkan verifikasi lebih lanjut agar dapat dipastikan kebenarannya. Namun, banyaknya respons masyarakat menunjukkan adanya kebutuhan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih menyeluruh.
Informasi awal mengenai dugaan pungutan berasal dari laporan masyarakat yang diterima Media Kabar Bahri. Berdasarkan laporan tersebut, wartawan kemudian melakukan peliputan dan meminta keterangan kepada pihak UPT Capil Anyar.
Keterangan dari pihak UPT yang membantah adanya pungutan turut menjadi bagian dalam pemberitaan. Dengan demikian, informasi yang disampaikan tidak semata-mata bersumber dari pihak yang mengaku mengalami atau mengetahui dugaan pungutan.
Dalam praktik jurnalistik, laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran tidak dapat langsung dianggap sebagai fakta yang telah terbukti. Karena itu, diperlukan proses konfirmasi, pengecekan, dan penyandingan keterangan dari berbagai pihak sebelum sebuah informasi dapat dinilai secara objektif.
Persoalan mengenai perlindungan sumber juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemberitaan tersebut. Dalam kondisi tertentu, wartawan memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan identitas narasumber sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Di sisi lain, pemerintah memiliki ruang yang luas untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Bantahan akan menjadi semakin kuat apabila diikuti langkah nyata berupa pemeriksaan dan pengawasan terhadap proses pelayanan yang dipersoalkan.
Masyarakat pada dasarnya membutuhkan kepastian sederhana: apakah benar pelayanan administrasi kependudukan di UPT Capil Anyar sepenuhnya bebas biaya dan berjalan sesuai prosedur.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, evaluasi internal dapat dilakukan dengan menelusuri prosedur pelayanan, memeriksa mekanisme penerimaan pengaduan, serta memastikan tidak terdapat praktik pemberian uang di luar ketentuan.
Transparansi menjadi penting dalam persoalan ini. Apabila pemeriksaan tidak menemukan pelanggaran, hasilnya dapat disampaikan kepada publik sebagai bentuk klarifikasi. Sebaliknya, jika ditemukan adanya penyimpangan, penanganan terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab juga perlu dilakukan sesuai aturan.
Pelayanan kependudukan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Proses memperoleh KTP dan dokumen administrasi lainnya seharusnya tidak membuat warga merasa terbebani ataupun ragu untuk datang ke kantor pelayanan.
Karena itu, persoalan yang berkembang di Anyar tidak semestinya berhenti sebagai perdebatan antara pemberitaan media dan bantahan pemerintah. Yang lebih penting adalah memastikan fakta di lapangan melalui mekanisme pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Media Kabar Bahri menyatakan tetap menyediakan ruang bagi Disdukcapil Kabupaten Serang dan UPT Capil Kecamatan Anyar untuk menyampaikan hak jawab maupun klarifikasi tambahan mengenai persoalan tersebut.
Hingga saat ini, belum ada hasil pemeriksaan resmi yang diumumkan kepada publik terkait dugaan pungutan yang menjadi sorotan. Masyarakat pun masih menunggu penjelasan yang mampu menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
Pada akhirnya, kepastian mengenai bersih atau tidaknya pelayanan Capil Anyar tidak cukup dibangun melalui bantahan. Kepercayaan publik akan lebih mudah dipulihkan melalui keterbukaan, pemeriksaan yang objektif, serta pelayanan yang benar-benar bebas dari pungutan di lapangan.(red)
