Gerbangindonesia, Lombok Utara – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus memperkuat penanganan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Berdasarkan pemetaan terbaru, kekeringan terus meluas menjadi 54 dusun dengan lebih dari 16 ribu jiwa terdampak dan membutuhkan pasokan air bersih.
Kepala BPBD KLU, M. Zaldy Rahadian mengatakan, penanganan kekeringan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang status siaga bencana kekeringan yang berlaku mulai 1 Agustus hingga 31 Desember 2026.
“Penanganan kekeringan ini sesuai dengan SK Siaga Bencana Kekeringan yang sudah ditetapkan Bupati, mulai 1 Agustus sampai dengan 31 Desember,” kata Zaldy, Rabu (23/9/2026).
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, BPBD KLU pada 2026 mengalokasikan sebanyak 240 tangki air. Setiap tangki memiliki kapasitas sekitar 5.000 liter. Distribusi air tersebut dilakukan secara bertahap ke wilayah yang mengalami krisis air bersih.
Selain mengandalkan dukungan BPBD, pemerintah daerah juga mendapat dukungan dari sejumlah pihak, di antaranya Palang Merah Indonesia (PMI), Bank NTB Syariah, serta Kepolisian Resor (Polres) KLU. Dukungan tersebut berupa mobil tangki dan pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak.
“Teman-teman NGO, PMI, kemudian Bank NTB Syariah ikut mem-backup kita. Ada juga mobil tangki dari kepolisian yang tetap aktif dalam pendistribusian air bersih,” ujarnya.
Zaldy menyebut, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama pemerintah kecamatan, saat ini terdapat 54 dusun yang masuk dalam wilayah terdampak kekeringan. Jumlah tersebut mencakup sekitar 5.600 kepala keluarga (KK) atau lebih dari 16 ribu jiwa. Distribusi air bersih telah dilakukan sejak 1 Agustus 2026, bertepatan dengan dimulainya status siaga bencana kekeringan.
Wilayah Kecamatan Bayan menjadi salah satu daerah yang cukup intensif mendapatkan distribusi air bersih. Selain Bayan, penanganan juga dilakukan di Kecamatan Kayangan, Tanjung dan Pemenang.
“Untuk saat ini di wilayah Bayan hampir tiap hari kita lakukan distribusi. Kemudian Kayangan, Tanjung, Pemenang juga,” katanya.
Di Kecamatan Pemenang, salah satu wilayah yang cukup intensif mengajukan permintaan air bersih berada di Dusun Kakol. Bahkan, masyarakat setempat baru-baru ini kembali mendapatkan bantuan air bersih melalui mobil tangki Polres KLU.
Menurut Zaldy, PDAM juga telah melakukan survei ke wilayah Kakol untuk melihat kemungkinan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan ke depan.
Jumlah dusun terdampak kekeringan tahun ini meningkat dibandingkan 2025. Tahun lalu, wilayah yang masuk dalam penanganan kekeringan tercatat sekitar 45 dusun. Tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 54 dusun.
Zaldy menjelaskan, penetapan wilayah terdampak kekeringan salah satunya mengacu pada analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kondisi musim kemarau tahun ini dipengaruhi fenomena El Nino yang berpotensi membuat musim kering berlangsung lebih panjang dan intens.
“Analisa BMKG bahwa di tahun 2026 musim kemarau ini bersamaan dengan El Nino, sehingga akan lebih panjang, lebih kering dan lebih cepat,” jelasnya.
Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima dalam rapat koordinasi penanganan kekeringan tingkat NTB, kondisi kemarau diperkirakan dapat berlangsung hingga Maret 2027.
Dengan kondisi tersebut, BPBD KLU memperhitungkan kebutuhan distribusi air bersih hingga akhir tahun. Dari 240 tangki yang tersedia dan 54 dusun terdampak, alokasi tersebut diperkirakan dapat melayani setiap dusun sekitar empat kali distribusi.
Namun, BPBD tidak bekerja sendiri. Dukungan dari PMI, Bank NTB Syariah dan Polres KLU diharapkan dapat memperluas jangkauan distribusi sehingga kebutuhan masyarakat di seluruh titik terdampak tetap dapat dilayani.
“Kalau kita mengacu jumlah titik dengan alokasi yang kita miliki 240, paling tidak per satu dusun itu empat kali. Nanti ada teman-teman Bank NTB, PMI, kemudian Polres juga yang mem-backup supaya semua titik ini bisa dilayani,” tutupnya.(iko)
