GerbangIndonesia, Mataram — Kabar baik datang bagi para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 miliar per tahun untuk mendukung penyesuaian penghasilan mereka.
Kebijakan tersebut disampaikan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Selasa (22/9/2026). Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperhatikan kesejahteraan guru, terutama mereka yang sebelumnya berstatus tenaga honorer daerah.
Nurul Adha menjelaskan, guru PPPK Paruh Waktu yang berasal dari tenaga honorer daerah akan mendapatkan penyesuaian penghasilan hingga sekitar Rp760 ribu sesuai skema yang disiapkan Pemkab Lombok Barat.
Tak hanya itu, guru yang telah memperoleh sertifikasi juga akan mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp500 ribu.
“Yang guru PPPK Paruh Waktu yang berasal dari honorer daerah kita setarakan menjadi Rp760 ribu. Kemudian yang sertifikasi, tadinya sebenarnya ini untuk penunjang saja. Karena mereka mendapatkan sertifikasi, kita tambahkan menjadi Rp 500 ribu,” jelas Nurul Adha.
Rp 11 Miliar untuk Kesejahteraan Guru
Kebijakan tersebut tentu membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Pemkab Lombok Barat memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk program tersebut mencapai sekitar Rp11 miliar dalam satu tahun.
Meski demikian, Nurul Adha memastikan kondisi fiskal daerah masih memungkinkan untuk mengalokasikan anggaran tersebut.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran kepada sektor-sektor yang dinilai berkaitan langsung dengan pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian.
“Saya memang memprioritaskan anggaran-anggaran itu kepada prioritas, yaitu guru, kemudian fasilitas sekolah dan seterusnya,” katanya.
Jawaban atas Aspirasi Guru
Menurut Nurul Adha, kebijakan penyesuaian penghasilan tersebut juga tidak terlepas dari aspirasi para guru yang selama ini menyuarakan persoalan kesejahteraan dan keadilan dalam penghasilan.
Ia mengatakan, pemerintah daerah berupaya memastikan aspirasi tersebut tidak berhenti sebatas pembahasan, tetapi dapat diwujudkan melalui kebijakan anggaran.
“Dari anggaran yang ada, saya pastikan pertama bagaimana teman-teman yang terus-terusan bersuara, meminta keadilan ini, bisa kita penuhi. Ternyata mampu,” ungkapnya.
Dengan alokasi sekitar Rp11 miliar per tahun, Pemkab Lombok Barat berharap kebijakan tersebut dapat memberikan ruang yang lebih baik bagi kesejahteraan guru sekaligus memperkuat sektor pendidikan di daerah. (dil)
