Gerbangindonesia.co.id – LOMBOK TIMUR — Kabupaten Lombok Timur mencatat capaian tertinggi dalam indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Meski meraih skor 98,5 persen, pemerintah daerah diminta tidak berhenti pada pencapaian indeks dan harus memastikan digitalisasi benar-benar meningkatkan efektivitas penerimaan daerah.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berlangsung di Rupatama 1 Kantor Bupati, Selasa (6/10/2026).
Haerul menilai capaian yang diraih Lombok Timur harus menjadi pemicu untuk memperbaiki kinerja. Pasalnya, daerah lain juga terus melakukan pembenahan sehingga pencapaian saat ini tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri.
Menurutnya, pembenahan paling penting berada pada titik penerimaan daerah. Organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola pajak, retribusi, maupun jenis pendapatan lainnya diminta memastikan masyarakat memiliki akses pembayaran digital yang jelas dan mudah.
Penerapan transaksi elektronik dinilai dapat memberikan dua manfaat sekaligus. Selain memudahkan masyarakat melakukan pembayaran, sistem tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh rekam transaksi yang lebih tertata.
Data yang terkumpul kemudian dapat digunakan untuk mencocokkan penerimaan, memantau kepatuhan wajib pajak, hingga mengetahui sektor-sektor yang masih memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Elektronifikasi bukan hanya untuk mengubah cara membayar, tetapi juga untuk memperkuat pengawasan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD),” kata Haerul.
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi. Menurut Haerul, masyarakat dan pelaku usaha perlu mendapatkan informasi yang memadai mengenai penggunaan layanan nontunai sehingga perubahan sistem pembayaran tidak menimbulkan kebingungan.
Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi persoalan berupa keterbatasan jaringan dan kemampuan digital sebagian masyarakat. Kondisi tersebut, menurut Haerul, harus menjadi tanggung jawab bersama antar-OPD dengan memperkuat koordinasi serta memastikan layanan yang disiapkan dapat digunakan secara konsisten.
Bupati menegaskan TP2DD seharusnya memiliki target yang lebih jauh daripada sekadar mengejar angka indeks. Ia ingin digitalisasi membentuk sistem penerimaan daerah yang saling terhubung, memiliki proses rekonsiliasi yang cepat, serta mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Ignatius Adhi Nugroho menyebut performa Lombok Timur secara indeks tergolong sangat kuat. Dengan nilai 98,5 persen, Lombok Timur menjadi daerah dengan capaian tertinggi di NTB.
Namun, terdapat perbedaan antara capaian indeks dan realisasi pemanfaatan. Bank Indonesia mencatat realisasi masih berada di kisaran 85 persen. Angka tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk mendorong penggunaan transaksi digital secara lebih luas.
Ignatius mendorong Pemkab Lombok Timur memperkuat pemantauan berbasis data. Evaluasi transaksi dapat dilakukan berdasarkan perangkat daerah, kanal pembayaran, maupun jenis penerimaan agar pemerintah dapat mengetahui secara tepat bagian mana yang sudah berjalan optimal dan mana yang masih tertinggal.
Penguatan layanan pajak dan retribusi juga menjadi perhatian. Bank Indonesia menyarankan informasi mengenai kanal pembayaran digital dibuat lebih mudah terlihat oleh masyarakat, baik melalui loket pelayanan, media sosial, maupun berbagai kanal informasi pemerintah dan Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Pertemuan tersebut turut melibatkan akademisi dan praktisi keuangan. Selain mengevaluasi perkembangan elektronifikasi, forum itu digunakan untuk mengidentifikasi kendala sekaligus merumuskan langkah yang dapat mempercepat perluasan transaksi digital di Lombok Timur.
Dengan capaian indeks yang sudah tinggi, tantangan berikutnya bagi Lombok Timur adalah memastikan angka tersebut sejalan dengan pemanfaatan nyata di lapangan. Pemerintah daerah pun didorong menjadikan digitalisasi sebagai instrumen untuk memperkuat pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan PAD.(red)
