
Gerbangindonesia, Lombok Utara – DPRD Kabupaten Lombok Utara meminta pemerintah daerah menghitung secara cermat kemampuan fiskal sebelum melanjutkan rencana penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Legislatif menilai kebutuhan penerangan jalan memang mendesak, tetapi skema pembiayaan jangka panjang harus dipastikan tidak mengganggu kemampuan APBD dalam membiayai program pembangunan lainnya.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD KLU Hakamah dalam kegiatan Capacity Building APJ Kabupaten Lombok Utara bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) di Jakarta, Selasa 6 Oktober 2026.
Hakamah mengatakan DPRD pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah mencari skema pembiayaan inovatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun, dukungan tersebut harus disertai kejelasan mengenai risiko dan kewajiban keuangan yang akan ditanggung pemerintah daerah.
“Salah satu perhatian DPRD adalah skema availability payment, terutama terkait kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran dalam jangka panjang,” kata Hakamah, Kamis (08/10/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan besaran kewajiban pembayaran tahunan benar-benar sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Ia menyebut kemampuan pendapatan asli daerah atau PAD menjadi salah satu indikator penting yang harus diperhitungkan sebelum proyek masuk ke tahapan berikutnya.
“Kami perlu dijelaskan batas aman availability payment. Kami punya PAD saat ini sekitar Rp393 miliar, apakah dalam mencicil Rp12 sampai Rp16 miliar ke depannya secara fiskal tidak mengalami gangguan,” ujarnya.
Menurut Hakamah, perhitungan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh kewajiban pemerintah daerah dalam jangka panjang.
DPRD juga meminta adanya kejelasan mengenai mitigasi risiko apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan kerja sama. Termasuk bagaimana mekanisme penjaminan pemerintah melalui PT PII apabila terjadi persoalan dalam pelaksanaan proyek.
“Hal-hal seperti ini harus dijelaskan sejak awal agar DPRD memiliki gambaran yang utuh mengenai risiko dan konsekuensi kerja sama,” katanya.
Selain aspek fiskal, DPRD berharap fasilitas Project Development Facility (PDF) dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membiayai tahapan persiapan proyek.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan penyusunan kajian, termasuk pra-feasibility study hingga final business case dan kebutuhan konsultan, sehingga beban pembiayaan pada tahap awal tidak sepenuhnya dibebankan kepada APBD.
Menurut Hakamah, DPRD terbuka terhadap rencana pembentukan panitia khusus apabila diperlukan untuk mengawal proses pengembangan KPBU APJ.
“Kami berharap ini bisa berjalan lancar demi pelayanan penerangan jalan umum di Kabupaten Lombok Utara yang saat ini masih gelap di pelosok-pelosok wilayah,” ujarnya.(iko)






