GerbangIndonesia, Mataram — Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan rapat koordinasi dan verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk pembangunan Batalyon Infanteri TP di Desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis (8/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari peran Kanwil BPN NTB dalam mengawal tahapan perencanaan pengadaan tanah guna mendukung pembangunan infrastruktur pertahanan dan keamanan.
Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi NTB, serta dihadiri oleh Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan beserta tim verifikasi dokumen dan jajaran Kanwil BPN NTB. Turut hadir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat beserta tim, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama tim penyusun dokumen perencanaan.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memaparkan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang menjadi dasar dalam mempersiapkan pelaksanaan pembangunan Batalyon Infanteri TP. Pemaparan ini menjadi bagian penting untuk memastikan kesesuaian dokumen perencanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Proses perencanaan pengadaan tanah tersebut mengacu pada Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, yang mengatur penyampaian penjelasan dan pemaparan dokumen perencanaan oleh instansi yang memerlukan tanah di hadapan Kanwil BPN sebelum memasuki tahapan pelaksanaan pengadaan tanah.
Berdasarkan pemaparan, rencana pengadaan tanah mencakup lahan seluas kurang lebih 69 hektare di Desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Lokasi tersebut dinilai strategis karena memiliki keterkaitan dengan akses transportasi dan pengembangan wilayah.
Selain aspek lokasi dan status penguasaan tanah, pembahasan juga mencakup kesesuaian tata ruang, aksesibilitas, ketersediaan fasilitas pendukung, serta kesiapan anggaran pengadaan tanah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan alokasi anggaran awal sebesar Rp2,267 miliar melalui APBD Tahun Anggaran 2026, dengan rencana penyesuaian anggaran apabila hasil penilaian memerlukan tambahan biaya.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanwil BPN Provinsi NTB melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan substansi dokumen perencanaan yang disampaikan. Hasil verifikasi dalam rapat menyatakan bahwa dokumen administrasi pengadaan tanah telah lengkap. Dukungan masyarakat setempat dan unsur terkait juga menjadi bagian dari informasi yang disampaikan dalam pembahasan perencanaan tersebut.
Melalui koordinasi dan verifikasi ini, Kanwil BPN Provinsi NTB mendorong agar proses perencanaan pengadaan tanah dilaksanakan secara tertib, sesuai ketentuan, serta memperhatikan aspek administrasi, tata ruang, dan kondisi bidang tanah yang menjadi objek pengadaan.
Kanwil BPN Provinsi NTB terus berperan dalam mendukung koordinasi lintas instansi pada tahapan pengadaan tanah agar proses pembangunan dapat dipersiapkan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana pembangunan Batalyon Infanteri TP di Kabupaten Sumbawa Barat diharapkan dapat mendukung penguatan pertahanan dan keamanan sekaligus mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Website : ntb.atrbpn.go.id
Instagram : kanwilbpnntb
Facebook : Kanwil Bpn Ntb
Twitter : KanwilBPNNTB
Tiktok : kanwilbpnntb
Youtube : kanwilbpnntb
Hotline ATR/BPN: 0811-1068-0000
