Gerbangindonesia.co.id – LOMBOK TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan penataan jajaran birokrasi dengan melantik 21 pejabat manajerial pada Senin (19/10/2026). Dalam agenda yang berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur tersebut, peningkatan disiplin aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Edwin Hadiwijaya, memimpin prosesi pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan. Dari jumlah tersebut, dua pejabat mengisi posisi Pimpinan Tinggi Pratama, sementara 19 lainnya menempati jabatan Pengawas.
Pengangkatan dan pemberhentian para pejabat itu didasarkan pada dua keputusan bupati, yakni Nomor 800.1.3.3/473/KPSDM/2026 dan Nomor 800.1.3.3/474/KPSDM/2026, yang ditetapkan pada 19 Oktober 2026.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, meminta para pejabat yang baru dilantik membuktikan komitmen mereka melalui kinerja dan perilaku selama menjalankan tugas. Ia menegaskan, sumpah jabatan harus menjadi pedoman dalam menggunakan kewenangan, mengambil keputusan, serta menjalankan tanggung jawab di masing-masing instansi.
Menurut Haerul, kedudukan dalam pemerintahan harus diiringi sikap profesional dan keteladanan. Setiap pejabat diharapkan menjaga etika serta menyadari bahwa tanggung jawab yang diterima bukan hanya berkaitan dengan aturan kedinasan, tetapi juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual.
Perhatian juga diarahkan pada pola pembinaan pegawai di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Haerul meminta pimpinan instansi mempertahankan pelaksanaan apel rutin sebelum pekerjaan dimulai agar arahan dan evaluasi dapat disampaikan secara langsung kepada staf.
Ia menilai pimpinan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pegawai bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman, menghindari duplikasi pekerjaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas.
Bagi Haerul, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh sumber daya atau anggaran yang berada di bawah kendalinya. Kemampuan membimbing pegawai, membangun suasana kerja yang nyaman, dan memberikan solusi terhadap persoalan di lingkungan instansi juga menjadi bagian penting dalam menjalankan kepemimpinan.
Ia kembali menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi pihak yang mendapatkan manfaat dari kinerja birokrasi. Karena itu, seluruh pejabat dan pegawai diminta menempatkan pelayanan publik sebagai bagian utama dari tanggung jawab mereka, bukan sekadar kewajiban administratif.
Selain menyampaikan arahan terkait kinerja aparatur, Haerul mengungkapkan rencana rehabilitasi rumah dinas camat di wilayah Lombok Timur. Bangunan-bangunan tersebut direncanakan untuk dialihfungsikan guna mendukung pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta kegiatan pemungutan pajak.
Rencana tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah daerah sekaligus menunjang kebutuhan pelayanan administrasi dan perpajakan. Namun, realisasinya masih memerlukan tindak lanjut melalui proses rehabilitasi dan penyesuaian fungsi bangunan.
Pelantikan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur dan jajaran pimpinan OPD. Melalui penataan pejabat dan pembinaan kedisiplinan, pemerintah daerah mendorong agar setiap instansi dapat menjalankan tugas secara terkoordinasi, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(red)
