Gerbangindonesia.co.id – LOMBOK TENGAH – Kenaikan inflasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga terjangkau. Salah satu langkah yang dilakukan yakni membangun kemitraan antardaerah guna memperkuat distribusi dan ketahanan pangan.
Komitmen tersebut ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui penandatanganan kesepakatan Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat. Kesepakatan ini dilakukan dalam rangkaian Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) NTB di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (21/10/2026).
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menghadiri kegiatan tersebut untuk mewakili Bupati Lombok Timur. Pertemuan yang mengusung tema “SIGAP PANGAN: Sinergi Penguatan dan Akselerasi Produksi-Hilirisasi Pangan NTB” itu menjadi ruang konsolidasi bagi pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan harga dan ketersediaan bahan pangan.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berharap potensi produksi di setiap kabupaten dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Daerah yang memiliki kelebihan pasokan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan wilayah lain sehingga distribusi komoditas lebih efisien dan risiko kelangkaan dapat diminimalkan.
Tantangan yang dihadapi NTB tergambar dalam data inflasi September 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi bulanan tercatat sebesar 0,36 persen, inflasi tahun kalender 2,72 persen, sedangkan inflasi tahunan mencapai 4,18 persen. Angka tahunan tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional pada September 2026 yang sebesar 3,28 persen.
Dalam kurun tiga bulan, inflasi tahunan NTB mengalami kenaikan secara bertahap, dari 3,01 persen pada Juli menjadi 4,03 persen pada Agustus, kemudian menyentuh 4,18 persen pada September. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu sumber utama tekanan harga.
Menyikapi situasi tersebut, Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal melalui arahan yang disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, H. Lalu Moh. Faozal, meminta seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi potensi kenaikan harga sebelum berdampak luas terhadap masyarakat.
Pemetaan wilayah penghasil dan wilayah yang mengalami kekurangan pasokan menjadi salah satu langkah yang ditekankan. Komoditas seperti cabai rawit, daging ayam, telur, dan bawang merah perlu mendapat perhatian karena pergerakan harganya berpotensi memengaruhi stabilitas inflasi.
Pengawasan pasar juga akan diperkuat melalui pemantauan harga berkala dan koordinasi dengan Perum Bulog serta pelaku usaha. Sebagai contoh, Pemprov NTB telah menjalin kerja sama pasokan telur dengan Pemerintah Kota Bima untuk membantu mengantisipasi gejolak harga.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario Kartiko Pamungkas, menjelaskan bahwa GPIPS merupakan bagian dari upaya memperkuat Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di tingkat daerah. Gerakan tersebut mengedepankan empat strategi utama, yaitu menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, dan meningkatkan efektivitas komunikasi.
Hario menilai upaya pengendalian inflasi tidak bisa bergantung pada intervensi harga dalam jangka pendek. Pemerintah dan pihak terkait juga perlu mendorong peningkatan produktivitas pertanian serta mempercepat pengolahan hasil pangan agar nilai tambah komoditas meningkat dan rantai pasok semakin kuat.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Pemprov NTB mengarahkan kebijakan pada optimalisasi produksi pangan lokal, pengembangan pertanian yang menyesuaikan kondisi cuaca, perluasan kerja sama perdagangan antardaerah, serta integrasi tata kelola pengendalian inflasi di seluruh kabupaten/kota.
Pemprov NTB juga menegaskan bahwa penghargaan sebagai TPID Terbaik Ketiga Wilayah Nusa Tenggara–Papua harus diikuti dengan hasil yang dirasakan masyarakat. Keberhasilan pengendalian inflasi dinilai dari kemampuan menjaga harga kebutuhan pokok tetap wajar dan daya beli masyarakat tetap terlindungi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri para kepala daerah se-NTB, perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI), dan Kepala BPS Provinsi NTB. Sinergi lintas daerah dan sektor diharapkan menjadi fondasi bagi sistem pangan yang lebih tangguh sekaligus membantu menjaga kestabilan ekonomi masyarakat di NTB.(red)
