Gerbangindonesia.co.id – LOMBOK TIMUR – Persoalan ketepatan penerima bantuan pemerintah, keterlibatan petani dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kebutuhan pupuk bersubsidi menjadi sejumlah isu yang dibawa mahasiswa Universitas Gunung Rinjani dalam aksi di Kabupaten Lombok Timur, Rabu (28/10/2026).
Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gunung Rinjani (BEM UGR) saat bertemu Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, di depan gerbang Kantor Bupati. Pertemuan itu menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menjelaskan perkembangan kebijakan sekaligus menanggapi berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa.
Salah satu pembahasan utama menyangkut pembaruan data penerima bantuan sosial dan peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Juaini mengungkapkan, pemerintah pusat menjanjikan pembaruan data desil paling lambat pada Desember 2026. Data hasil pemutakhiran tersebut, termasuk yang berkaitan dengan sanggahan masyarakat, diharapkan menjadi dasar penentuan sasaran bantuan pada 2027.
Sebelum pembaruan diberlakukan, penyaluran bantuan masih menggunakan data yang tersedia saat ini. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menunggu hasil pemutakhiran dari pemerintah pusat sebelum menggunakan data baru sebagai acuan.
Juaini mengajak mahasiswa mengambil bagian dalam mengawasi proses tersebut. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat diperlukan agar pembaruan data dapat menjadi perhatian bersama dan mendukung penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran.
Pembahasan kemudian beralih pada manfaat ekonomi program MBG bagi masyarakat setempat, khususnya petani. Juaini menjelaskan bahwa kebutuhan bahan pangan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah dipenuhi melalui pasar tradisional. Produk pertanian Lombok Timur juga telah dimanfaatkan oleh dapur MBG yang beroperasi di luar daerah.
Kendati demikian, ia tidak menampik bahwa pemanfaatan hasil pertanian lokal masih belum merata. Pemerintah daerah melihat perlunya penguatan kerja sama dalam rantai pasok, termasuk membuka peluang bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk berperan dalam distribusi kebutuhan pangan program tersebut.
Di sisi lain, pengembangan peternakan sapi perah turut dipersiapkan sebagai peluang untuk mendukung penyediaan susu bagi MBG. Pemkab Lombok Timur berharap peternak daerah mulai mengembangkan sektor tersebut pada 2027 sehingga potensi produksi lokal dapat semakin berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan.
Aspirasi mengenai pupuk bersubsidi bagi petani tembakau juga mendapat tanggapan dari Sekda. Juaini menyatakan pemerintah daerah mempunyai perhatian terhadap upaya peningkatan kesejahteraan petani. Ia meminta mahasiswa merumuskan usulan secara tertulis agar dapat menjadi bahan pendukung bagi pemerintah daerah saat memperjuangkan kebutuhan petani kepada pemerintah pusat.
Rangkaian pembahasan tersebut berlangsung dalam dialog singkat di depan Kantor Bupati Lombok Timur. Dalam pertemuan itu, Juaini didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Lombok Timur.(red)
