Gerbangindonesia, Lombok Utara – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi 11 ancaman bencana melalui pembaruan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan peningkatan kapasitas masyarakat hingga tingkat desa. Upaya mitigasi ini juga dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor bersama sejumlah mitra.
Kepala BPBD KLU, M. Zaldy Rahadian, mengatakan penguatan mitigasi dilakukan secara kolaboratif bersama KONSEPSI dan SIAPSIAGA. Peningkatan kapasitas tidak hanya menyasar jajaran pemerintah, tetapi juga pemerintah desa, pelaku usaha, hingga masyarakat.
“Memang banyak pembelajaran-pembelajaran yang telah kita lakukan bersama-sama bagaimana meningkatkan kapasitas dengan masyarakat, pemerintah desa, pelaku usaha, kemudian dengan teman-teman di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ikut terlibat,” ujarnya, Rabu (04/11/2026).
Zaldy menjelaskan, BPBD KLU saat ini tengah menyelesaikan pembaruan dokumen KRB yang sebelumnya disahkan pada 2021. Pembaruan dilakukan untuk memetakan kembali potensi ancaman bencana di Lombok Utara, mengingat masa berlaku dokumen tersebut berakhir pada 2026.
Tercatat ada 11 ancaman bencana yang dihadapi KLU, terdiri dari satu bencana nonalam dan 10 bencana alam. Saat ini, proses pembaruan dokumen telah memasuki asistensi kelima bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Di tahun 2026 ini, KRB tersebut kita update karena masa berlakunya berakhir tahun ini. Sekarang proses pembaruan dokumennya asistensi kelima dengan BNPB untuk meng-update KRB kita targetkan rampung tahun ini,” jelasnya.
Selain pembaruan dokumen, BPBD KLU juga memperkuat pemantauan aktivitas gempa bumi melalui integrasi sistem dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pemantauan dilakukan selama 24 jam melalui perangkat yang tersedia di kantor BPBD maupun area Kantor Bupati Lombok Utara.
“Kejadian-kejadian gempa selama 24 jam selalu ter-update. Khusus kita di Lombok Utara ini kejadian gempa itu hampir kontinu, cuma memang skalanya kecil, ada 2-3 skala Richter (SR), kadang-kadang 5 SR, belum sampai 7 SR seperti 2018,” ungkapnya.
Di sisi lain, BPBD KLU juga mulai mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi basah seiring peralihan musim kemarau menuju musim hujan. Terlebih, periode kemarau tahun ini bertepatan dengan fenomena El Nino yang menyebabkan suhu udara terasa lebih panas.
Untuk menghadapi potensi tersebut, BNPB telah mengeluarkan panduan delapan langkah antisipasi yang perlu dijalankan secara bersama oleh pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
“Untuk mengantisipasi transisi ini, BNPB telah mengeluarkan panduan dengan delapan langkah antisipasi yang harus kita jalankan bersama secara sinergis antara daerah, provinsi, dan pusat,” terangnya.
Menurut Zaldy, kondisi geografis Lombok Utara turut menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya mitigasi. Wilayah yang membentang dari Kecamatan Pemenang hingga Bayan memiliki karakteristik topografi yang beragam, mulai dari kawasan datar hingga pegunungan.
“Sepanjang Lombok Utara dari Pemenang sampai Bayan ini topografinya 30 persen flat, kemudian 70 persen topografinya pegunungan. Kondisi ini membuat kewaspadaan terhadap ancaman banjir maupun tanah longsor harus tetap diprioritaskan,” tutupnya.(iko)
