GerbangIndonesia, Lombok Barat – Peredaran narkotika di Kabupaten Lombok Barat masih menjadi ancaman serius. Hal itu terlihat dari hasil pengungkapan yang dilakukan Polres Lombok Barat selama periode Juli hingga Oktober 2026. Dalam kurun empat bulan, polisi berhasil membongkar 29 kasus narkotika dan mengamankan 31 tersangka.
Dari jumlah tersebut, Kecamatan Labuapi tercatat sebagai wilayah dengan angka pengungkapan tertinggi, yakni sembilan kasus. Bahkan, tiga kasus di antaranya ditemukan di Desa Karang Bongkot yang menjadi salah satu sasaran Operasi Sarang Narkoba.
Kapolres Lombok Barat AKBP Mellysa Amalia mengungkapkan capaian tersebut dalam konferensi pers hasil pengungkapan kasus narkotika dan Operasi Sarang Narkoba di Aula Patria Tama Polres Lombok Barat, Rabu (11/11/2026). Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan pemusnahan barang bukti narkotika.
“Operasi Sarang Narkoba ini merupakan bagian dari program kerja 100 hari Kapolri. Kami berupaya memperkuat penegakan hukum sekaligus memutus jaringan peredaran narkotika di wilayah Lombok Barat,” jelas Mellysa.
Selain Labuapi, pengungkapan kasus juga tersebar di sejumlah kecamatan lainnya. Kediri mencatat lima kasus, Gerung dan Batulayar masing-masing empat kasus, Sekotong tiga kasus, serta Lembar dan Kuripan masing-masing dua kasus.
Dari 29 perkara tersebut, sebanyak 31 orang ditetapkan sebagai tersangka, terdiri atas 30 laki-laki dan satu perempuan.
Pengungkapan itu turut menghasilkan penyitaan barang bukti berupa sabu dengan berat total 177,939 gram. Polisi juga mengamankan uang tunai Rp24.608.000 yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.
Tak hanya narkotika, sejumlah barang yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas transaksi turut disita. Di antaranya satu unit mobil, dua sepeda motor, tiga timbangan, 19 telepon genggam, 12 pipet kaca, 13 korek api modifikasi, lima bong, empat tas, lima bendel klip plastik, lima gunting, dan enam dompet.
Kapolres menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, BNN, serta instansi terkait. Langkah pemberantasan juga diperkuat dengan pendataan, penyuluhan, dan patroli di sejumlah titik yang terindikasi rawan peredaran narkotika.
Sementara itu, Kasat Resnarkoba Polres Lombok Barat IPTU Herwin Jonathan Nababan menyampaikan, dari total 29 perkara yang ditangani, 11 kasus telah dinyatakan lengkap atau P21. Sedangkan 18 perkara lainnya masih dalam proses penyidikan.
Herwin mengungkapkan, para tersangka memiliki latar belakang berbeda. Sebagian merupakan pemain lama atau residivis yang sebelumnya telah masuk dalam pemetaan kepolisian. Sementara sebagian lainnya merupakan pelaku baru yang diduga berperan sebagai peluncur.
“Penangkapan umumnya dilakukan saat para pelaku sedang melakukan transaksi narkotika. Seluruh proses penanganan perkara tetap mengacu pada prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kapolres juga menyoroti potensi jalur masuk narkotika melalui kawasan pelabuhan di Lombok Barat. Koordinasi dengan wilayah Lombok Utara, khususnya kawasan wisata gili-gili, turut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan pergerakan jaringan peredaran narkotika lintas wilayah.
Mellysa menegaskan, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan tindakan kepolisian. Dukungan masyarakat dinilai sangat penting untuk mendeteksi lebih dini aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing.
“Kami ingin responsif, bukan reaktif. Ketika ada informasi, bisa langsung kami tangani sebelum peredarannya semakin meluas,” tegasnya.
Ia memastikan patroli skala besar dan pengecekan di sejumlah lokasi rawan akan terus ditingkatkan. Masyarakat dan insan pers juga diminta tidak ragu memberikan informasi apabila menemukan dugaan aktivitas peredaran narkotika.
Seluruh perkara yang masih berjalan akan dituntaskan hingga tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan hukum.
Polres Lombok Barat berharap langkah penindakan yang dibarengi partisipasi masyarakat mampu mempersempit ruang gerak jaringan narkotika sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. (dil)
