GerbangIndonesia, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terus mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 agar berjalan tertib, transparan, dan sesuai regulasi.
Sebagai bentuk tindak lanjut atas keberatan salah seorang bakal calon kepala desa (balon kades) terkait hasil seleksi tambahan di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Dinas PMD Lobar menggelar rapat pembahasan khusus di tingkat kabupaten.
Rapat yang dipimpin Kepala Dinas PMD Lobar, Mahnan, tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, sejumlah kepala OPD terkait, Camat Kediri, Kapolsek Kediri, unsur akademisi, serta Panitia Pilkades Kabupaten Lombok Barat.
Mahnan menjelaskan, keberatan yang diajukan berkaitan dengan persoalan kedudukan salah seorang bakal calon di Desa Kediri yang dinilai belum terakomodasi dalam proses seleksi tambahan panitia desa. Sebelum dibawa ke tingkat kabupaten, pihaknya telah meminta klarifikasi dari panitia tingkat kecamatan sesuai mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku secara berjenjang.
“Apabila terdapat keberatan dari bakal calon kepala desa, panitia tingkat kecamatan terlebih dahulu memfasilitasi penyelesaiannya. Selanjutnya, apabila diperlukan, persoalan tersebut dibahas di tingkat kabupaten,” jelas Mahnan.
Sebagai tindak lanjut hasil rapat, tim gabungan akan segera turun melakukan verifikasi lapangan guna mencocokkan dokumen dan data yang menjadi dasar pengajuan keberatan. Hasil verifikasi tersebut nantinya menjadi bahan penentu untuk melanjutkan tahapan Pilkades di Desa Kediri yang saat ini tertunda pada agenda pengundian nomor urut.
“Kami berharap persoalan ini segera tuntas sehingga tahapan Pilkades di Desa Kediri dapat kembali berjalan dan tidak mengganggu jadwal pemungutan suara pada Rabu, 9 Desember 2026,” ujarnya.
Kawal Persiapan di 77 Desa dan Target Partisipasi 80 Persen
Secara umum, Mahnan memastikan tahapan Pilkades Serentak 2026 di 77 desa se-Lombok Barat berjalan kondusif. Sejumlah dinamika yang sempat muncul, termasuk di Kecamatan Gunungsari, telah diselesaikan sehingga tahapan dapat berlanjut.
Saat ini, Dinas PMD Lobar tengah bersiap memasuki tahapan pembentukan dan penguatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Setelah batas akhir pembentukan pada 14 November 2026, para petugas KPPS akan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pada 17 hingga 19 November 2026.
Untuk menjamin kelancaran di lapangan, Pemkab Lobar juga telah menerjunkan tim pendamping dan pengawas dari tingkat kabupaten hingga kecamatan ke seluruh desa penyelenggara. Bahkan, pada hari pemungutan suara 9 Desember mendatang, seluruh OPD akan dilibatkan dan pemerintah daerah menyiapkan kebijakan hari libur atau dispensasi agar masyarakat leluasa menggunakan hak pilihnya.
Mahnan menegaskan agar seluruh panitia penyelenggara bersikap profesional, objektif, dan independen berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkades Serentak tahun ini bisa melampaui 80 persen. Yang terpenting, seluruh proses berjalan aman, damai, serta berpegang teguh pada prinsip Luber Jurdil,” pungkasnya. (*)
