Gerbangindonesia.co.id – LOMBOK TIMUR – Penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam di Kabupaten Lombok Timur memasuki tahapan baru. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah mengamankan dukungan dana hibah pemerintah pusat lebih dari Rp11,37 miliar untuk membiayai sejumlah proyek rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, di Ruang Rapat Bupati, Senin (16/11/2026).

Anggaran tersebut diprioritaskan untuk memulihkan sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana, mulai dari jembatan penghubung antarwilayah hingga fasilitas pendidikan. Penanganan ini dinilai penting mengingat kerusakan infrastruktur selama ini turut menghambat aktivitas masyarakat.

Haerul Warisin mengungkapkan, pemerintah daerah telah berulang kali mengupayakan agar kerusakan sejumlah jembatan di Lombok Timur mendapatkan perhatian pemerintah pusat. Laporan mengenai kondisi tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun, proses realisasi bantuan membutuhkan waktu karena pemerintah pusat juga harus mengalokasikan perhatian terhadap penanganan bencana di wilayah lain, termasuk Aceh, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.

Setelah melalui proses administrasi, tahapan penganggaran akhirnya berjalan. Bupati sebelumnya telah menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di Jakarta pada 5 November 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan NPHD.

Dalam kesepakatan tersebut, terdapat tiga jembatan yang masuk dalam daftar rekonstruksi. Jembatan Apitaik–Teko di Kecamatan Pringgabaya memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp5,3 miliar.

Kemudian Jembatan Ulem-Ulem di Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, mendapatkan alokasi sekitar Rp3,7 miliar. Sementara Jembatan Barang Panas–Jeruk Manis di Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, dialokasikan sekitar Rp2,5 miliar.

Selain ketiga infrastruktur penghubung tersebut, SMPN Satap 01 Montong Gading yang berlokasi di Desa Perian, Kecamatan Sikur, juga akan mendapatkan program rehabilitasi.

Bupati menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah jembatan lain yang membutuhkan penanganan. Karena itu, Pemkab Lombok Timur akan terus melakukan koordinasi dan mengajukan kebutuhan pembangunan kepada BNPB agar kerusakan yang belum tertangani dapat masuk dalam program selanjutnya.

Pemerintah daerah juga membuka ruang bagi berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD sebagai bahan untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan infrastruktur pascabencana.

Di samping itu, keberadaan jembatan Bailey di wilayah Perigi akan dimanfaatkan sebagai salah satu fasilitas penunjang penanganan darurat. Jembatan tersebut nantinya tercatat sebagai aset Pemkab Lombok Timur dan dapat digunakan ketika terjadi kerusakan jembatan lain sebelum pembangunan permanen dilaksanakan.

Sekretaris Daerah Lombok Timur yang juga menjabat Kepala BPBD, H. Muhammad Juaini Taofik, menjelaskan bahwa realisasi pekerjaan fisik dari program hibah tersebut baru akan dimulai pada 2027.

Hal ini lantaran proses penyaluran anggaran menggunakan mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) menuju Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Penandatanganan NPHD tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana BPBD, Kepala BPKAD, dan Kepala Bappeda Lombok Timur.

Dengan kepastian hibah ini, Pemkab Lombok Timur memiliki dukungan anggaran untuk melanjutkan pemulihan sejumlah fasilitas publik yang terdampak bencana. Pelaksanaannya pada 2027 mendatang diharapkan mampu memperbaiki akses transportasi masyarakat sekaligus mengembalikan fungsi fasilitas pendidikan yang membutuhkan perbaikan.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here