Gerbangindonesia.co.id – LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berupaya memperluas pembangunan infrastruktur jalan dengan memanfaatkan potensi sisa anggaran dari proyek tahun jamak. Terdapat dana sekitar Rp37,3 miliar yang belum terserap dari pelaksanaan pembangunan jalan dan gedung serbaguna. Anggaran tersebut dipertimbangkan untuk menambah volume pekerjaan maupun memperluas ruas jalan yang akan ditangani.
Rencana optimalisasi anggaran itu disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang I DPRD Lombok Timur, Selasa (17/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bupati sekaligus menyerahkan nota keuangan Rancangan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2027 serta mengajukan perubahan regulasi terkait pelaksanaan pembangunan tahun jamak.
Untuk tahun mendatang, pemerintah daerah merancang pendapatan dan belanja masing-masing sebesar Rp3,176 triliun lebih. Pendapatan tersebut ditopang oleh tiga komponen utama, yakni PAD sebesar Rp602,52 miliar lebih, pendapatan transfer Rp2,542 triliun lebih, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp31,948 miliar lebih.
Dari sektor transfer, pemerintah pusat diperkirakan memberikan kontribusi sebesar Rp2,4 triliun lebih. Sementara transfer antar daerah mencapai Rp142,19 miliar lebih yang bersumber dari bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pada komponen pendapatan lainnya, Pemkab Lombok Timur mencatat penerimaan hibah dari pemerintah pusat melalui program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) yang diarahkan untuk memperkuat layanan pengelolaan sampah. Selain itu, terdapat kontribusi pihak ketiga dari kalangan pengusaha tembakau Virginia.
Dalam menyusun belanja daerah, Haerul Warisin meminta agar setiap OPD memiliki dasar kebutuhan dan target kinerja yang jelas. Penentuan anggaran harus berorientasi pada hasil pelaksanaan program serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar membagi alokasi secara merata atau menggunakan besaran anggaran tahun sebelumnya sebagai patokan.
Salah satu alokasi yang cukup besar berada pada belanja barang dan jasa dengan nilai Rp1,54 triliun lebih. Dari jumlah tersebut, pemerintah menganggarkan Rp20,213 miliar lebih untuk penerangan jalan umum. Sementara kebutuhan jaminan kesehatan bagi peserta bukan penerima upah, tenaga non-ASN, kepala desa, dan perangkat desa disiapkan sebesar Rp135,166 miliar lebih.
Di sektor pemberdayaan ekonomi, dukungan terhadap peternak dan pelaku UMKM tetap dilanjutkan. Pemkab mengalokasikan Rp2,5 miliar melalui program Lotim Berkembang untuk membantu pembiayaan subsidi bunga pinjaman bagi masyarakat yang menjalankan usaha.
Persoalan pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian dalam penyampaian nota keuangan tersebut. Bupati menjelaskan, program pembangunan jalan dan gedung serbaguna dengan skema tahun jamak sebelumnya telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 dengan nilai keseluruhan mencapai Rp280 miliar.
Dari pelaksanaan program itu, pembangunan 53 ruas jalan dengan total panjang sekitar 77,25 kilometer telah diselesaikan. Sebagian besar menggunakan konstruksi hotmix, sedangkan beberapa ruas lainnya menggunakan lapen. Seluruh ruas yang telah rampung tersebut kini sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Berbeda dengan pekerjaan jalan, pembangunan gedung serbaguna masih menunggu pelaksanaan pekerjaan fisik. Pemerintah daerah telah melewati tahapan sayembara, penyusunan perencanaan teknis, hingga pengadaan konsultan pengawasan. Bupati menargetkan proses lelang fisik dapat segera dilaksanakan dan pembangunan dapat dituntaskan sebelum Tahun Anggaran 2027 berakhir.
Dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun jamak, Pemkab menemukan adanya sisa anggaran dari hasil proses pelelangan. Rinciannya, Rp16,1 miliar merupakan sisa penyerapan uang muka pekerjaan, sedangkan Rp21,2 miliar berasal dari sisa kontrak. Total kedua komponen tersebut mencapai Rp37,3 miliar.
Pemerintah daerah menilai dana tersebut masih bisa memberikan manfaat tambahan apabila diarahkan kembali untuk kebutuhan infrastruktur. Opsi yang disiapkan meliputi penambahan volume pekerjaan hingga peningkatan jumlah ruas jalan yang mendapatkan penanganan, terutama jalan kabupaten dan jalan poros utama.
Namun, rencana tersebut memerlukan penyesuaian terhadap aturan yang menjadi dasar pelaksanaan program. Karena itu, Bupati turut mengajukan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2025 agar pemanfaatan sisa anggaran dapat memiliki landasan hukum yang sesuai.
Melalui rancangan APBD 2027 dan perubahan regulasi tersebut, pemerintah daerah berharap pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi juga memberikan dampak terhadap konektivitas wilayah, kelancaran aktivitas ekonomi, dan pemerataan pelayanan publik.
Pembahasan selanjutnya akan melibatkan fraksi-fraksi DPRD Lombok Timur. Sesuai jadwal, Rapat Paripurna pada Rabu (18/11/2026) akan membahas pandangan umum fraksi terhadap penjelasan Bupati atas dua rancangan peraturan daerah yang telah diajukan.(red)







