GerbangIndonesia, Loteng – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) di hadapan para wakil rakyat.
Dalam kegiatan sidang paripurna DPRD Lombok Tengah, Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri menyampaikan beberapa prihal terkait kerja Pemkab yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Tentunya juga dengan membandingkan dengan capaian pada tahun 2019 lalu.
Di awal penyampaian, Pathul mengemukakan bahwa Pemkab Loteng memiliki 5 (lima) program super prioritas yang mesti dicapai, antara lain adalah mempercepat pengurangan kemiskinan, percepatan pningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penguatan struktur ekonomi, peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup serta yang terakhir adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Namun begitu, lanjut Pathul dalam kesempatan itu, kinerja pemerintah menyangkut pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 tidak bisa dipisahkan dari kondisi pandemi covid – 19 yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian.Pemerintah telah melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD tahun anggaran 2020 dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan pandemi covid – 19.
Hal tersebut berimbas terhadap banyaknya program kegiatan yang telah direncanakan tahun 2020 harus disesuaikan kembali,” ungkapnya.
Lebih jauh disampaikan, imbas dari hal ini pula bahwa realisasi dari target Pendapatan Daerah sebesar Rp.2.118.248.698.538,12 tidak bisa teralisasi sepenuhnya.
“Terealisasi sebesar Rp.2.096.662.043.478,85 atau 98,98 persen,” bebernya.
Uniknya, dalam penyampaian Pathul tersebut, meski di tengah kondisi Pandemi, justru target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya hanya RP.193.954.302.747,12 justru teralisi mencapai 106,38 persen yaitu sebesar Rp.206.330.203.119,85.
Selain itu, untuk lain- lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp.423.391.451.791,00 realisasi sebesar Rp.26.480.071.927,00 atau 100,73 persen.
“Untuk dana perimbangan yang ditargetkan sebesar Rp.1.500.902.944.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.463.851.768.432,00 atau 97,53 persen,” jelasnya.
Selain menjelaskan mengenai Pendapatan dan Belanja Daerah, Pathul juga mengungkapkan secara garis besar mengenai lima program super prioritas yang sudah dijalankan.
Dimulai dari proogram pengentasan kemiskinan yang diklaim berhasil dilakukan pada tahun 2020 lalu karena mengalami penurunan sebesar 0,19 persen dari 13,63 pada tahun 2019 menjadi 13,44 persen pada tahun 2020.
“Berdasarkan data BPS, meskipun kita dihadapakan dengan datangnya bencana non alam covid–19, Alhamdulillah pada tahun 2020 angka kemiskinan tetap mengalami penurunan sebesar 0,19 persen,” syukurnya.
Begitu juga dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami kenaikan. Bahkan diklaim paling tinggi dari seluruh Kabupaten/Kota se NTB yaitu sebesasr 0,07 dari dari angka 66,36 menuju 66,43.
“Hal ini membawa Lombok Tengah berada pada peringkat ke 7 di Provinsi NTB,” ungkap Pathul kembali.
Meski ada peningkatan di beberap bidang, tetapi ternyata Lombok Tengah mengalami kemunduran pada angka pengangguran. Untuk tahun 2020, angka pengangguran di Lombok Tengah meningkat drastis dari angka 2,44 persen menuju ke angka 3,74 persen.
“Peningkatan pengangguran terbuka meningkat sebesar 1,3 persen,” sambungnya.
Sementara mengenai infrastruktur, Pathul mengungkapkan bahwa infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis pada tahun 2019 mencapai 70,62 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 67,55 persen.
“Sementara luasan kawasan kumuh pada tahun 2019 mencapai 53,01 hektar pada tahun 2020 berkurang menjadi 38,15 hektar dan jumlah spot kawasan kumuh pada tahun 2019 mencapai lima titik dan pada tahun 2020 tersisa hanya tiga titik,” bangganya.
“Tugas – tugas mendatang semakin penuh tantangan sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi. Untuk itu diperlukan sinergitas dan kerja keras dari semua pihak dalam mencapai hasil-hasil pembangunan yang kita harapkan bersama,” lanjut Pathul.
Dalam kesempatan itu juga, Pathuul menyampaikan bahwa dalam menyikapi semakin meluasnya penyebaran wabah covid–19 di wilayah Kabupaten Lombok Tengah diperlukan dukungan semua pihak. Meskipun Pemda telah berupaya semaksimal mungkin melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran covid – 19 ini sejak ditetapkan status siaga darurat bencana non alam covid – 19 melalui keputusan bupati nomor 154 tahun 2020, namun berbagai upaya tersebut tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa dukungan semua pihak, terutama sekali kesadaran masyarakat.
“Untuk itu, melalui kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan serta bersatu padu, bahu membahu menangani penyebaran wabah ini dengan mematuhi semua himbauan dan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah,” ajaknya.
Usai Pathul menyampaikan LKPJ itu, Pimpinan DPRD Loteng, M Tauhid langsung menskors sidang paripurna selama 10 menit guna pembentukan gabungan Komisi.
Gabungan komisi sendiri resmi akan bekerja pada Senin (5/4) untuk melakukan pembahasan mengenai LKPJ. (gi05)
