GerbangIndonesia, Lotim – Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menegaskan, tidak ada regulasi ganti rugi terhadap Penggusuran Pertokoan Pancor yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur untuk pembuatan Ruang Terbuka Publik (RTP).
Kata dia, pertokoan yang ada digusur tersebut sudah habis masa hak guna bangunannya (HGB) sejak tahun 2013 lalu. Namun di satu sisi, para pedagang menggunakannya berdagang hingga tahun 2021 ini.
“Kan sudah mereka pakai 8 tahun, nah apa kurang baiknya Pemda coba,” ujar Bupati.
Sukiman melanjutkan, jika para pedagang tersebut merasa keberatan dengan tidak diberikannya ganti rugi, dirinya menyarankan untuk membawanya ke Pengadilan.
Kata dia, jika ada regulasi dari pengadilan untuk membayarkan ganti rugi kepada para pedagang, Pemda akan siap untuk memberikan ganti rugi kepada semua pemilik toko.
“Tapi kalau tidak ada regulasi dari pengadilan kami tidak punya dasar hukum untuk membayarkan ganti rugi itu. Mohon maaf!” katanya.
Sukiman menambahkan, dirinya akan mensupport kuasa hukum para pedagang untuk mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan.
“Kita bahas bersama-sama di sana (Pengadilan, Red) jika ada peluang untuk membayarkan ganti rugi maka Pemda akan bayarkan ganti rugi itu,” tutup Sukiman. (par)
Editor: Lalu Habib Fadli
