Gerbangindonesia, Lombok Utara – Upaya PDAM Amerta Dayan Gunung dalam menyuplai kebutuhan air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno rupanya dirasa belum nampak. Dengan demikian, DPRD Lombok Utara berencana untuk memanggil Direktur beserta jajaran untuk menanyakan sampai sejauh mana progres penanganan air. Hal ini terungkap saat konferensi pers yang digelar Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Lombok Utara di Ruang Sidang DPRD Lombok Utara, Jumat (7/10).
Baca Juga: Ternyata Indonesia Awalnya Bersaing dengan Meksiko dan Brazil, ITDC: Ezpeleta Pilih Mandalika
Ketua DPRD Lombok Utara Artadi mengungkapkan, pihaknya belum mendengar solusi apapun dari PDAM demikian dengan pemda. Sebab jika dipaksakan operasional PT. GNE atau PT. BAL sebagai perusahaan yang menyuplai air di dua gili tersebut berhenti, hal itu secara tidak langsung akan membunuh masyarakat. Terlebih informasi yang ia dapat kesiapan PDAM atau TCN di Gili Trawangan hanya sekitar 40 persen untuk mengaliri air.
“Langkah apa yang harus dilakukan pemda ini yang kami khawatirkan masyarakat akan dikorbankan. Kami tidak ingin larut dalam persaingan perusahaan, karena kebutuhan air masyarakat sekarang ini yang penting,” ungkapnya.
Dijelaskan, minggu depan pihaknya sudah menginstruksikan komisi terkait untuk memanggil PDAM untuk mendengar solusi kesiapan. Pasalnya, pada 15 Oktober 2022 disebutnya merupakan deadline operasional pada masa transisi air bersih di Gili Trawangan dan Meno. Tidak hanya PDAM namun Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Lombok Utara H. Rusdi orang yang membidangi untuk penanganan air itu juga akan dipanggil dewan. Pemanggilan ini dirasa penting supaya kejelasan menyangkut air tidak mengambang. Pasalnya, diketahui Pemda KLU juga belum merespon instruksi Gubernur NTB supaya daerah mengakomodir PT. BAL.
“Rencanakan pemanggilan kita panggil PDAM untuk minta keterangan kesiapan dan persiapan tatkala tanggal 15 itu berakhir. Kemarin ada solusi pakai perahu (bawa air dari darat ke Gili Meno), tapi itu ditolak justru kalau begitu masyarakat dibebankan lagi saya pikir itu tidak efektif,” jelasnya.
“Kita juga akan pertanyakan sejauh mana tindaklanjut instruksi Gubernur itu. Karena pada saat rapat di Mataram Pak Gubernur sudah jelas meminta supaya PT. BAL diakomodir. Kita harus beri ruang, karena berpuluh tahun masyarakat ini mengkonsumsi air dari PT. BAL,” imbuhnya.
Sengkarut persoalan air oleh TCN atau PDAM menguap dalam beberapa minggu belakangan. Perusahaan tersebut yang notabene sudah ber-KPBU justru akan menjual air di Gili Trawangan dengan harga dirasa tinggi. Tidak hanya itu, harga pemasangan water meter PDAM juga dianggap mencekik yaitu mencapai Rp 5,3 juta, meskipun belakangan PDAM menurunkan harga pemasangan hingga 70 persen, namun nyatanya Politisi Gerindra tersebut menyebut jika warga masih enggan menggunakan air TCN. Terlebih menyangkut pengadaan water meter itu Artadi mendapat info itu menggunakan anggaran PDAM.
“Kemarin pas sosialisasi juga banyak warga yang menolak. Saya tidak yakin meski sudah dikurangi tapi warga belum tentu mau. Kita juga pertanyakan bagaimana sistem penyediaan water meter itu, kita ada Investor (TCN) kok malah PDAM yang keluar kan uang, ini kan lucu. Belum kita dapat hasil malah kita yang keluar uang,” selorohnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Lombok Utara Rusdianto mengatakan, persoalan krisis air oleh PDAM ini tidak hanya dirasakan masyarakat gili melainkan juga masyarakat yang ada di timur yaitu Kecamatan Kayangan dan Bayan. Pihaknya tak jarang mendapat keluhan warga lantaran pembayaran yang mahal namun justru air yang dihasilkan PDAM dianggap tak sebanding. Maka tak jaranr masyarakat malah menggunakan Pamdus setempat untuk berlangganan air bersih. Mengenai di Gili sendiri, Politisi PBB itu mengaku jika PDAM tidak siap maka PT. GNE harus tetap beroperasi.
“Kami harus pastikan tidak ada pemberhentian apapun. Bukannya kita tidak dorong PDAM, tapi kalau mereka belum siap siapa yang mau bertanggungjawab. Masyarakat saya di Pendua saja banyak yang pakai Pamdus karena memang air PDAM sering macet,” terangnya.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
Dalam konfrensi pers itu, selain membahas mengenai persoalan air di Gili Trawangan dan Meno Ketua DPRD yang didampingi Ketua Komisi I, Wakil Ketua Komisi III, serta Kabag Persidangan Sekretariat DPRD juga memaparkan mengenai hasil reses masa sidang tahun anggaran 2022. Selain itu juga wakil rakyat tersebut menjabarkan mengenai APBD Perubahan tahun 2022. Banyak catatan minor bagi eksekutif yang disebut harus segara diperbaiki dalam konteks siaran pers itu.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
