Terlihat wisatawan berada di Gili Meno. Pulau tersebut tengah menghadapi masalah air bersih. FOTO ANGGER RICO/GERBANG INDONESIA

Gerbangindonesia, Lombok Utara – Polemik menyangkut masalah air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno rupanya masih belum bisa dituntaskan Pemerintah. Di sisi lain, Ketua DPRD Lombok Utara Artadi menilai bahwa hal ini tidak lepas dari kinerja PDAM yang terkesan tidak punya inovasi. Hal ini diungkapkannya pada saat dikonfirmasi wartawan, Senin (5/12).

Baca Juga: Ternyata Indonesia Awalnya Bersaing dengan Meksiko dan Brazil, ITDC: Ezpeleta Pilih Mandalika

Menurut Politisi Gerindra itu, sejak PT BAL ditutup pertama kali idealnya PDAM harus bergerak menyiapkan solusi yang baik untuk mengatasi masalah air di Gili Meno secara khusus. Untuk Trawangan mungkin tidak jadi masalah, karena ada sumber air (TCN) selain BAL kendati di Meno ini justru tidak ada sama sekali. Pihaknya sudah mendapat keluhan dari masyarakat meminta supaya pemda atau dalam hal ini PDAM menjamin ketersediaan air di pulau tersebut.

“Saya lihat PDAM ini tidak ada upaya, inisiatif. Mestinya kemarin itu mereka bekerja supaya bagaimana mendapat solusi sebelum BAL ditutup,” ungkapnya.

Solusi yang muncul dengan mengangkut air bersih dari darat ke laut menggunakan boat, disebutnya merupakan ide yang konyol. Pasalnya, kapasitas masyarakat di sana besae ditambah dengan banyaknya hotel dan usaha serupa yang jelas membutuhkan air. Dirinya meragukan apakah solusi itu bisa mengatasi persoalan yang terjadi. Demikian pula dengan solusi menyambung pipa dari Trawangan ke Meno, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

“Nanti angkut air dengan boat pelayanan air bersih dari hotel ke tamu bisa maksimal tidak, ini harus dipikirkan. Apakah memenuhi atau tidak, siapa yang jamin,” ketusnya.

“Apalagi sambung pipa dari Trawangan ke Meno itu mustahil, betul atau tidak itu dilakukan, kalau pun ada pipa apakah jaringan sudah terpasang atau tidak meter sudah terpasang tidak. Itu bukan solusi yang bagus,” semprotnya.

Dijelaskan, surat permintaan untuk hearing dari masyarakat sudah masuk ke DPR nantinya pihaknya akan memanggil PDAM menyangkut masalah ini. Artadi menilai, PDAM sebagai perusahaan daerah yang berorientasi profit tidak cukup berani dalam mengambil keputusan mengenai bisnisnya. Pasalnya, jika dari awal PDAM bisa melayani Gili Meno tentu hari ini tidak akan ada persoalan kendati mereka justru bekerjasama dengan pihak ketiga yang notabene keuntungan itu akan dibagi lagi. Menurutnya hal itu adalah sebuah kesalahan.

“Perkiraan biaya PDAM masuk ke Meno itu sekitar 8 sampai 9 miliar. Kenapa PDAM tidak spekulasi saja, dengan penyertaan modal yang ada sebenarnya kalau dia bisa tanpa kerjasama dengan perusahaan lain sehingga keuntungan tidak dibagi lagi ini bisnis, harus berani spekulasi, karena hasilnya sudah jelas. Kan kalau begini terbagi saya lihat inovasi dari (Dirut) PDAM itu tidak ada,” jelasnya.

Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB

“Segera kita akan panggil, Pemda atau PDAM harus segara cari solusi menjamin air bersih untuk masyarakat. Apalagi sebentar lagi sudah masuk tahun baru,” tandansya.(iko)

Editor: Lalu Habib Fadli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here