Gerbangindonesia, Lombok Utara – Langkah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk memberi ruang terhadap investasi ritel moden, rupanya dinilai negatif oleh masyarakat. Salah satunya yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Surak Agung. Wiramaya Arnadi Ketua Surak Agung mengaku banyak pedagang kecil akan gulung tikar alias merugi alih-alih untung.
Baca Juga: Ternyata Indonesia Awalnya Bersaing dengan Meksiko dan Brazil, ITDC: Ezpeleta Pilih Mandalika
“Pedagang kecil akan kalah, dan gulung tikar karena murahnya harga yang di berikan. Jika barang jadi atau barang toko yang bukan produksi UMKM lokal,” ungkapnya kepada media, Kamis (5/1).
Menurutnya, dengan tidak masuknya ritel modern itu Lombok Utara justru tidak dirasa ketinggalan jaman, sebab ini sesuatu yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh masyarakat yaitu mempertahankan ke aripan lokalnya dengan menerima hidup apa adanya. Sebaliknya, jika perubahan itu justru mengorbankan dan memberi persaingan bisnis di masyarakat tentu akan banyak mudaratnya.
“Jadi dari pandangan saya (pemda) hanya mengedepankan gengsi dan pujian biar di katakan KLU wow, mungkin itu yang di kedepankan (Bupati) menurut saya,” katanya.
Dijelaskan, belakangan Bupati H. Djohan Sjamsu berkomentar menyangkut ritel modern tersebut. Pihaknya menyimpulkan terdapat 4 catatan di antaranya, masyarakat bisa belanja selama 24 jam, menyerap tenaga kerja secara massif, dapat menampung produk lokal, UMKM tidak perlu risau sebab pemda akan mengatur porsinya. Komentar itu, dibantah oleh Wiramaya yang mengatakan daya beli masyarakat Lombok Utara masih rendah, maka tidak sinkron ketika ritel buka 24 jam.
“Lalu jika memang pemerintah mau mengutamakan masyarakat bekerja (di ritel moden) tidak mungkin Pemda memberhentikan ratusan tenaga honorer dengan alasan di rumahkan,” jelasnya.
“Jika ritel modern menampung produk lokal tentu harganya akan naik ini justru merugikan masyarakat kita sendiri. Selanjutnya soal pengaturan, sampai saat ini belum terealisasi pemberdayaan pedagang kecil oleh pemda,” katanya menambahkan.
Idealnya kata dia, Pemda harus mengusahakan menjual prodak masyarakat dengan promosikan dan di carikan pembeli itu lebih realistis alih-alih membawa saingan UMKM. Dalam waktu dekat, akan melakukan aksi protes ke DPRD dan Kantor Bupati untuk menolak masuknya ritel modern tersebut. Kebijakan ini dirasa sangat merugikan pedagang kecil.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
“Pemerintah jangan hanya sekedar kata hanya membuat janji belaka, buatlah gebrakan yang tidak membuat rugi rakyat kecil. Dalam waktu dekat kita akan demo dengan para pedagang kecil ke DPRD dan Pemda,” pungkasnya. (iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
