Oleh: Bang Abi, Pemerhati Media di Nusa Tenggara Barat
Di banyak konflik modern, perang tidak selalu dimulai dari ideologi. Ia sering kali dimulai dari energi.
Ketika ketegangan meningkat di Timur Tengah, perhatian dunia bukan hanya tertuju pada pergerakan militer, tetapi juga pada satu jalur laut sempit yang sangat menentukan ekonomi global: Selat Hormuz.
Menurut data U.S. Energy Information Administration, sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia melewati jalur ini setiap hari. Artinya, setiap gangguan di kawasan tersebut berpotensi mengguncang harga energi global.
Sejarah sudah berkali-kali menunjukkan pola yang sama. Ketika konflik meningkat, harga minyak melonjak. Ketika harga minyak melonjak, biaya transportasi naik. Ketika biaya transportasi naik, tekanan ekonomi ikut merambat ke banyak sektor.
Bagi negara-negara pengimpor energi seperti Indonesia, volatilitas harga minyak dunia bukan sekadar isu pasar. Ia adalah variabel fiskal.
Pemerintah pusat selama ini menahan dampak kenaikan harga energi melalui subsidi dan kompensasi BBM. Namun data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki konsekuensi fiskal yang tidak kecil, terutama ketika harga minyak dunia bergerak tajam.
Dalam kondisi seperti ini, ketahanan ekonomi tidak hanya menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga mulai menghadapi pertanyaan yang sama: seberapa kuat struktur anggaran mereka jika energi global terus bergejolak?
Selama beberapa dekade, sistem transportasi dan mobilitas pemerintahan bertumpu pada bahan bakar fosil. Kendaraan operasional, distribusi logistik, hingga aktivitas birokrasi sehari-hari sangat bergantung pada BBM.
Padahal sektor transportasi, menurut International Energy Agency, merupakan salah satu konsumen energi berbasis minyak terbesar di dunia.
Artinya, setiap gejolak harga energi global pada akhirnya akan terasa sampai ke level paling bawah dari sistem ekonomi, termasuk ke dalam perhitungan biaya operasional pemerintah daerah.
Di sinilah pentingnya mulai melihat isu energi bukan hanya sebagai persoalan lingkungan, tetapi sebagai persoalan ketahanan ekonomi jangka panjang.
Banyak negara saat ini mulai melakukan diversifikasi energi bukan semata-mata karena tekanan perubahan iklim, tetapi karena kebutuhan mengurangi ketergantungan pada pasar energi global yang tidak stabil.
Transisi energi, dalam konteks ini, bukan sekadar agenda lingkungan. Ia adalah strategi adaptasi.
Indonesia sendiri telah menetapkan target Net Zero Emission pada 2060 dan mulai mendorong percepatan penggunaan energi yang lebih bersih, termasuk elektrifikasi transportasi melalui berbagai kebijakan nasional.
Langkah-langkah seperti ini sering kali memunculkan perdebatan publik. Namun di balik perdebatan tersebut, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar: bagaimana mempersiapkan sistem ekonomi agar tidak terlalu rentan terhadap gejolak global.
Ketika dunia masih berebut energi melalui konflik dan geopolitik, daerah-daerah juga mulai dihadapkan pada pilihan yang sama: tetap bergantung sepenuhnya pada sistem lama, atau mulai memikirkan struktur energi yang lebih tahan terhadap guncangan.
Karena pada akhirnya, ketahanan ekonomi tidak ditentukan oleh seberapa stabil dunia hari ini.
Ia ditentukan oleh seberapa siap kita menghadapi dunia yang tidak stabil besok. (*)
