Bimtek MKKS SMP Swasta yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. FOTO IST/GERBANG INDONESIA

GerbangIndonesia, Lotim – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur menggelar bimbingan teknis (Bimtek) penggunaan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ARKAS) dalam rangka pengelolaan dana BOS pada SMP swasta se-Kabupaten Lombok Timur. Bimtek ini dilaksanakan selama dua hari, mulai Senin hingga Selasa (6-7) Februari 2023 dengan melibatkan pengelola BOS internal sekolah yang terdiri dari kepala sekolah bendahara dan operator sekolah.

Baca Juga: Isu Penculikan di Narmada Ternyata Hoaks, Polisi Sebut Penyebarnya Harus Ditangkap

Sopian, salah satu narasumber menjelaskan bahwa ARKAS merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi satuan pendidikan dalam melakukan tata kelola perencanaan penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dalam bentuk digital.

Bimtek ARKAS kata Sopian, menjadi sangat penting bagi para pengelola dana BOS karena adanya regulasi yang mengharuskan satuan pendidikan mengelola dana BOS dengan aplikasi secara digital.

“Dengan Bimtek ini kita berharap pemahaman tentang aplikasi ARKAS akan mempermudah dalam implementasinya di sekolah masing-masing,” ujarnya.

Sopian yang juga tim manajemen BOS Kabupaten Lombok Timur menambahkan, keberadaan dana BOS sebagai uang negara yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengembangkan pendidikan. Manajemen BOS sekolah harus memperhatikan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam hal penggunaan atau pembelanjaan dana tersebut.

“Teman-teman pengelola BOS jangan hanya membaca apa yang boleh didanai dari dana BOS, tapi juga harus memperhatikan apa saja yang dilarang untuk didanai dari BOS. Dengan demikian sekolah akan aman dari penyalahgunaan dana BOS. Selain itu manajemen bos di sekolah juga harus memperhatikan bagaimana dalam merencanakan kemudian menggunakan lalu melaporkan segala yang telah dibelanjakan dari dana BOS agar tidak bingung saat membuat laporan,” papar dia.

Selain berbicara tentang ARKAS dan pengelolaan BOS, dalam Bimtek ini juga dibahas bagaimana menganalisa rapor mutu sekolah yang kemudian ditindaklanjuti dengan perencanaan berbasis data.

Dua hal ini sangat penting, mengingat rekomendasi yang diberikan dalam rapor tersebut sangat erat kaitannya dengan ARKAS yang nantinya sangat menentukan pelaksanaan berbagai macam kegiatan yang menjadi rekomendasi dari rapor mutu yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek.

Untuk diketahui, jumlah lembaga SMP swasta Kabupaten Lombok Timur berjumlah 162 sekolah yang tersebar di semua wilayah. Mengingat jarak tempuh yang begitu jauh antar sekolah, MKKS SMP swasta Kabupaten Lombok Timur membagi pelaksanaan Bimtek menjadi tiga lokasi dengan pendekatan zonasi.

Bagi satuan pendidikan yang berada di wilayah Selatan Lombok Timur tergabung dalam zona selatan yang pusat kegiatan bimteknya diadakan di SMP Islam Jabal hikmah Sakra. Kemudian satuan pendidikan yang berada di wilayah tengah tergabung dalam zona tengah yang pusat kegiatannya diadakan di SMP Islam Yadinu Masbagik. Sedangkan satuan pendidikan yang berada di wilayah Utara Kabupaten Lombok Timur tergabung dalam zona utara yang pusat kegiatannya diadakan di SMP Islam yasnuhu NW pringgabaya.

“Satuan pendidikan yang tergabung dalam zona utara berjumlah 57 lembaga, zona tengah 55 lembaga dan zona selatan berjumlah 55 lembaga,” tutur Mashar Ketua MKKS SMP swasta Kabupaten Lombok Timur.

Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB

Sedang salah seorang pengurus MKKS SMP Swasta Kabupaten Lombok Timur, Nurul Ihsan menyampaikan bahwa selama kegiatan Bimtek selama dua hari ini membahas tentang analisis rapor mutu hingga rekomendasi perencanaan berbasis data yang kemudian disinkronisasi dengan penyusunan ARKAS. Nurul Ihsan berharap dengan adanya Bimtek ini tidak ada lagi SMP swasta di Lombok Timur yang mengalami masalah terkait dengan dana BOS, baik itu penyaluran maupun dalam hal pelaporan penggunaan dana BOS. (zri)

Editor: Lalu Habib Fadli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here