Sekretaris Dukcapil Lombok Timur, Arpani. FOTO SUPARDI/GERBANG INDONESIA

GerbangIndonesia, Lombok Timur – Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 27 tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur terus menggencarkan layanan pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk seluruh masyarakat Lombok Timur.

Baca Juga: Isu Penculikan di Narmada Ternyata Hoaks, Polisi Sebut Penyebarnya Harus Ditangkap

Sekretaris Dukcapil Lombok Timur, Arpani menjelaskan, pemberlakuan layanan IKD di Lombok Timur sudah dimulai sejak tanggal 12 April tahun 2022 lalu. Dukcapil pun saat ini terus disosialisaikan ke berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan layanan data kependudukan digital.

“Semua masyarakat akan kami susuri untuk layanan IKD ini tanpa terkecuali,” terangnya kepada media, Senin (06/03/2023).

Untuk memudahkan masyarakat kata dia, layanan pembuatan IKD ini juga telah diaktivasi di semua layanan UPT Dukcapil yang ada di semua kecamatan. Bahkan Dukcapil juga turun langsung jemput bola ke tengah masyarakat baik itu menyasar desa-desa sekolah dan juga layanan CFD.

Selain itu, pihaknya juga telah bersurat kepada semua OPD di lingkup Pemkab Lombok Timur, untuk memberikan pelayanan kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami juga telah bersurat ke masing- masing OPD untuk jadwal pelayanan,” ujarnya.

Ditargetkan pada tahun 2023 ini, sebanyak 25 persen masyarakat yang telah wajib KTP di Lombok Timur, mendapatkan pelayanan IKD ini. Hal itu berdasarkan arahan dari Ditjen Dukcapil RI.

Dijelaskannya, IKD ini tidak hanya diperuntukkan untuk KTP Digital saja, akan tepati untuk pembuatan berbagai dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran, termasuk juga data balikan dari instansi pengguna seperti kartu pemilih, kartu BPJS, NPWP dan lainnya.

“Jadi Tidak hanya KTP dan KK saja yang harus digital, namun semua bentuk dokumen seperti NPWP dan BPJS juga harus digital,” terang dia.

Keberadaan KTP digital ini, kata dia bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat di tengah-tengah masyarakat. Termasuk juga untuk mengamankan data.

Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB

“Salah satu pungsinya itu ialah data-data masyarakat itu bisa aman kalu sudah digital dan pelayanan publik itu juga bisa lebih cepat,” tutupnya. (par)

Editor: Lalu Habib Fadli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here