Gerbangindonesia, Lombok Utara – Mutasi yang dilakukan oleh Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu rupanya membekas pertanyaan terutama pada sang wakil yaitu Danny Karter Febrianto Ridawan. Betapa tidak, mutasi yang digelar pada Jumat malam (22/03/2024) di Aula RSUD itu, terkesan mendadak dan tidak ia ketahui sama sekali. Komunikasi dengan Djohan sebagai Bupati, tidak pernah ada. Parahnya, ketika mutasi posisi Danny justru berada di luar daerah.
Baca Juga: Nikahi Wanita Sumbawa, Pria Asal Malaysia Ditangkap Pihak Imigrasi Lantaran Menyalahi Izin Tinggal
Danny yang dimintai keterangan, Sabtu (23/03/2024) menyangkut mutasi itu mengaku, bahwa dirinya enggan berkomentar banyak. Sebab nyatanya memang dia tidak tahu menahu perihal mutasi yang digagas partnernya tersebut. Ia mengaku tidak mendapatkan undangan soal mutasi terlebih keberangkatannya ke Jakarta untuk menemui dua menteri menyangkut urusan daerah.
“Saya tidak bisa menanggapi dan memberikan komentar terkait mutasi. Karena saya tidak mendapatkan undangan kehadiran maupun informasi terkait mutasi yang dilakukan Pak Bupati,” ungkapnya singkat.
Kondisi ini praktis menyirat pertanyaan mengenai sikap Bupati yang terkesan menepikan wakilnya tersebut. Bahkan beredar kabar jika koalisi Joda Akbar yang menang pilkada tahun 2021 lalu dengan diusung oleh sejumlah Partai Politik yaitu PKB, PDIP, Gerindra, dan PKS ini sudah pecah kongsi.
“Termasuk susunan yang diatur oleh Pak Bupati yang serba mendadak dan saya tidak dilibatkan. Saya berangkat kemarin siang karena ada kegiatan terkait komunikasi program pariwisata dan Kominfo untuk daerah tertinggal. Dengan dua Menteri saya bertemu,” pungkas Ketua DPC Gerindra KLU ini.
Sementara itu, Sekretaris DPC PDIP KLU I Made Kariase menjelaskan, PDIP pun sebagai koalisi Joda juga tidak tahu soal mutasi tersebut. Bahkan sampai detik ini belum melihat nama ASN yang mendapat promosi, mutasi, rotasi, demosi apakah orang-orang tersebut memahami bidang pekerjaannya dan pemilihan oleh bupati berdasarkan kualifikasi kompetensi disiplin ilmu yang diberlakukan secara adil dan wajar.
“Kami tidak dilibatkan dan saya mengetahui itu baru tadi siang. Karena nuansanya sangat kental dengan pemilu 2024 yang lalu, sehingga mutasi promosi betul-betul berdasarkan merit sistem,” jelasnya.
“Apakah oang-orang yang di tempatkan memiliki disiplin ilmu dan kemampuan, dalam meningkatkan kinerjanya sehingga tujuan pelayanan pemerintahan tercapai dengan maksimal. Atau justru hanya sekadar menuai janji kepentingan politik semata,” imbuhnya.
Di sisi lain, Sekjen DPC PKB Lombok Utara Ada Malik menyangkal dan mengaku jika pihaknya juga tidak tahu soal mutasi yang dilakukan bupati. Menurutnya, dirinya mengetahui mutasi tersebut terjadi justru ketika detik-detik saat akan pelantikan.
Baca Juga: Beruntungnya! Bocah SD Dapat Undian Rumah, Event Jalan Sehat HUT PTAM Giri Menang ke-43
“Hanya Bupati yang bisa menjawab ini, ke depan ini sebagai pembelajaran kita semua terutama parpol,” kilahnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
