GerbangIndonesia, Mataram – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, Parlindungan, turut hadir dalam rapat koordinasi tindak lanjut penataan izin usaha pertambangan wilayah Nusa Tenggara Barat, Jumat (04/10/2024).
Baca Juga: NTB Panen Medali di Porwanas Banjarmasin, Buntuti Tuan Rumah di Posisi Puncak Klasemen
Bertempat di gedung BPSDMD, rapat yang dihadiri oleh 34 stakeholder terkait tersebut bertujuan untuk memperbaiki tata kelola tambang di NTB. Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria, menyatakan rapat ini untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan demi menyelamatkan lingkungan hidup di NTB.
Dian menyatakan pertambangan jika tak dikelola dengan benar akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hassanudin menuturkan kegiatan ini menjadi momentum untuk mencari solusi terbaik dalam menata perizinan sektor tambang.
“Kita bersyukur NTB punya potensi kekayaan alam untuk kemaslahatan kita semua. Dan pengelolaannya itu ada regulasinya,” tuturnya.
“Setiap regulasi bukan untuk menghambat proses, namun untuk mempercepat dalam mencapai tujuan. Apapun yang kita kerjakan untuk kesejahteraan masyarakat.” tambahnya.
Dilansir dari wawancara dengan tim Humas, Parlindungan selaku Kakanwil Kemenkumham NTB menyampaikan bahwa untuk memperbaiki tata kelola tambang, perlu adanya persamaan persepsi dari berbagai pihak.
“Sinergi dan kolaborasi harus terus dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity
Lebih lanjut, Parlindungan berharap hasil dari rapat koordinasi ini dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. (*)
Editor: Lalu Habib Fadli
