Gerbang Indonesia|Lombok Tengah – Kejadian tidak mengenakan dialami sejumlah mahasiswa asal Lombok Tengah yang berkualiah di Jogjakarta. Mereka mengaku mendapat pengusiran oleh warga sekitar akibat asrama Tastura yang menjadi aset Pemda tempat mereka tinggal dalam kondisi rusak parah dan tidak bisa diperbaiki.
Hal itu diungkapkan Ketua Keluarga Pascasarjana Lombok Tengah, Atmaja Wijaya yang melakukan hearing publik ke Kantor DPRD Loteng pada Jumat (7/02) siang.
Dia mengungkapkan bahwa kondisi asrama yang disediakan oleh Pemda Loteng sudah sangat tidak layak untuk ditinggali lagi. Bahkan gegara itu, mahasiswa mendapat pengusiran dari warga.
“Kami merasa sering di php (Diberi harapan palsu-Red) karena sering sekali disurvei tapi tidak pernah diperbaiki,” keluhnya di hadapan anggota Komisi I DPRD Loteng dan sejumlah pejabat Pemkab Loteng dari Bagian Aset Daerah.
Mendengar keluhan itu serta melihat sejumlah foto kondisi asrama yang disodorkan oleh perwakilan mahasiswa itu, anggota Komisi I DPRD Loteng, H.Ahkam langsung mengatakan bahwa kondisi ini sudah masuk dalam tahap darurat serta harus segera ditangani oleh Pemda.
“Ini bisa dikatagorikan darurat dan kami mendorong Pemda segera bertindak,” tegasnya.
Dengan tegas dikatakan bahwa Pemda tidak perlu melakukan upaya survei lagi karena sudah dilakukan sebelumnya. Yang perlu dilakukan adalah memasukan program perbaikan ini ke dalam usulan anggaran yang harus menjadi prioritas.
Sementara Wakil Ketua Komisi I DPRD Loteng, Prayitna lebih menekankan masalah anggaran yang bisa digeser dan dianggarkan di APBD Perubahan. Sebab, lanjut dia, persoalan ini sudah menjadi masalah sejak beberapa tahun lalu dan belum bisa diselesaikan hingga saat ini.
“Masalahnya apa ini Pak Sekban dan Pak Kabid?” tanyanya langsung kepada pajabat dari Bagian Aset Pemda Loteng yang hadir dalam kegiatan itu.
Dia bahkan dengan tegas mengatakan pihaknya akan mengusulkan Perda mengenai hal ini agar persoalan serupa tidak terus menerus terjadi ke depannya.
Sekretaris Bagian Aset menanggapi pertanyaan tesebut mengungkapkan bahwa persoalan sebenarnya adalah masalah teknis perhitungan biaya dan model penganggaran. Diungkapkan bahwa pihaknya harus meminta tim teknis dari PUPR untuk menghitung biaya perbaikan aset Asrama Mahasiswa di Jogja ini.
“Sistem penganggarannya harus melalui SIBD jadi harus teratur dari awal, harus di RKPD dulu,” kilahnya sambil berjanji akan segera mengupayakan memasukan ke perencanaan anggaran.
Sementara Kabid Aset mengatakan bahwa pihaknya hanya memiliki tupoksi untuk melakukan melakukan survei. Sementara yang berhak menangani persoalan seluruhnya adalah Bapenda sebagai pengelola.
Mendengar jawaban ini, anggota Komisi I DPRD Loteng lainnya, Nasarudin justru kembali menekankan bahwa perbaikan asrama mahasiswa di Jogja ini harus menjadi prioritas. Apalagi dengan isu pengusiran gegara kondisi asrama rusak ini.
“Kami di banggar akan mendorong, jadi bagian aset siap-siap saja memasukan anggarannya,” tegas Nasar yang juga merupakan alumni perguruan tinggi di Jogjakarta ini. (fiq)
