GerbangIndonesia, Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Nasional yang membahas strategi pengendalian inflasi menjelang bulan Mei 2025. Kegiatan ini digelar secara virtual, Senin, 5 Mei 2025, dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Rakor ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari kementerian serta pemerintah daerah se-Indonesia.
Dari Lombok Timur, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai oleh Asisten II Setda, Ahmad Masfu’, mengikuti rakor dari ruang rapat kantor Bupati. Tujuan utama rakor ini adalah meninjau kondisi inflasi terkini dan membahas kebijakan yang bisa ditempuh oleh daerah dalam menekan laju kenaikan harga kebutuhan pokok.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa inflasi nasional pada April 2025 mengalami peningkatan sebesar 1,17 persen dibanding bulan sebelumnya. Secara tahunan, tingkat inflasi mencapai 1,95 persen, dan dari awal tahun hingga April tercatat sebesar 1,56 persen. Ia menyebut sektor makanan serta jasa perawatan pribadi sebagai penyumbang utama kenaikan tersebut.
Sementara itu, di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, inflasi tercatat sebesar 0,69 persen. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya harga komoditas seperti bahan makanan, produk tembakau, tarif listrik, dan logam mulia.
Menariknya, Kabupaten Lombok Timur menjadi sorotan karena berhasil mencatat penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) paling signifikan secara nasional, yakni sebesar -7,13 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya harga sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai rawit, bawang merah, dan cabai merah. Di tingkat provinsi, IPH NTB juga mengalami penurunan sebesar -4,68 persen.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPS dalam pengumpulan data harga yang akurat. Ia juga meminta agar distribusi serta ketersediaan bahan pangan penting seperti minyak goreng rakyat, bawang putih, dan cabai diawasi dengan ketat guna mencegah kelangkaan dan lonjakan harga yang merugikan masyarakat.
“Keterlibatan semua pihak sangat diperlukan untuk menciptakan kestabilan harga yang berkelanjutan. Ini adalah bagian dari upaya kita menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (*)
Editor: Lalu Habib Fadli
