GerbangIndonesia, Mataram — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menargetkan sektor jasa konstruksi sebagai prioritas utama. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Universal Coverage (UC) Jamsostek dan Perlindungan Tenaga Kerja Jasa Konstruksi, yang digelar di Aston Inn, Mataram, Kamis (08/05/2025).
Baca Juga: NTB Panen Medali di Porwanas Banjarmasin, Buntuti Tuan Rumah di Posisi Puncak Klasemen
Asisten III Setda Provinsi NTB, Hj. Eva Dewiyani, menggarisbawahi pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk investasi sosial daerah. Ia menyoroti potensi risiko di sektor perikanan dan konstruksi yang belum sepenuhnya terproteksi secara sosial maupun lingkungan.
“Kita harus memastikan para pekerja, khususnya di sektor konstruksi dan tambak, terlindungi secara menyeluruh. Investasi sosial ini adalah bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat,” ujar Eva.
Senada dengan itu, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengumumkan rencana penerbitan surat edaran wajib kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh rekanan pemerintah sebelum kontrak kerja ditandatangani.
“Ini bagian dari upaya kami menekan angka kemiskinan dan memberi perlindungan yang layak bagi para pekerja,” tegasnya.
Menurut Nelly, capaian Universal Coverage di NTB baru menyentuh angka 32 persen, dari target 62 persen tahun ini.
“Kita harus lebih gencar, terutama untuk sektor konstruksi yang risikonya tinggi,” tambahnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Nasrullah Umar mengajak pemerintah daerah mempercepat upaya kolaboratif dalam perlindungan tenaga kerja. Ia menyebut pada tahun lalu BPJS telah menyalurkan lebih dari Rp 400 miliar dalam bentuk santunan kecelakaan kerja, kematian, dan beasiswa bagi anak tenaga kerja.
“Manfaat besar ini harus terus disosialisasikan. Bahkan pekerja baru satu hari pun, jika mengalami kecelakaan kerja, anaknya bisa mendapatkan beasiswa sampai sarjana,” ungkap Nasrullah.
Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity
Sebagai inovasi layanan, BPJS Ketenagakerjaan juga mulai membuka sistem auto-debet dengan perbankan untuk mempermudah pembayaran iuran, termasuk kerja sama dengan Bank Mandiri dan potensi kolaborasi dengan Bank NTB Syariah.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari agenda pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui perlindungan sosial yang inklusif dan adil. (abi)
Editor: Lalu Habib Fadli
