Gerbangindonesia, Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengambil langkah serius dalam menata ulang sektor pariwisata di wilayah selatan, khususnya kawasan Ekas. Dalam rapat koordinasi yang digelar pada Jumat (27/06/2025) di Pendopo Bupati, berbagai pemangku kepentingan duduk bersama untuk membahas arah baru pengelolaan pariwisata yang lebih teratur dan adil bagi masyarakat.

Dipimpin langsung oleh Bupati H. Haerul Warisin, pertemuan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, hingga unsur Forkopimda. Forum tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas banyaknya laporan dan keluhan dari pelaku pariwisata lokal terkait praktik bisnis yang tidak sehat di kawasan Ekas dan sekitarnya.

Menurut Bupati, sektor pariwisata seharusnya menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sebaliknya. Ia menyoroti maraknya dominasi investor luar daerah yang dinilai tidak melibatkan masyarakat setempat secara aktif, bahkan memicu persaingan usaha yang tidak sehat.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat kita bukan hanya jadi penonton. Ekas punya potensi besar, tapi harus dikelola dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan,” ujar Bupati Warisin.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan membentuk Pos Layanan Pariwisata di bawah kendali Dinas Pariwisata. Pos ini akan menjadi pusat informasi, pengawasan, dan penyelesaian konflik di sektor pariwisata. Selain itu, Pemkab juga tengah merancang regulasi daerah dan mendorong penerapan awik-awik sebagai upaya menciptakan keteraturan berbasis kearifan lokal.

Pertemuan ini bukan langkah pertama. Sebelumnya, pemerintah telah menggelar diskusi dengan para pengusaha hotel, restoran, dan jasa wisata di kantor Bupati. Dari pertemuan itu, muncul desakan untuk meninjau langsung kondisi di lapangan dan mempercepat pembenahan.

Masalah yang menonjol adalah ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat ekonomi. Banyak pelaku lokal merasa termarjinalkan oleh pengelola dari luar yang tidak mengikuti prosedur dan tidak menjunjung etika lokal. Kawasan seperti Kuang Rundun dan Serewe juga mengalami hal serupa.

Bupati juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Bupati Lombok Tengah dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi NTB. Hasil pertemuan tersebut adalah kesepakatan untuk memperkuat kerja sama lintas daerah dalam menjaga ketertiban dan keberlanjutan pariwisata di kawasan perbatasan.

Dengan langkah ini, Pemkab Lombok Timur berharap kawasan Ekas dapat menjadi model pengelolaan wisata yang mengedepankan keseimbangan antara investasi, perlindungan masyarakat lokal, dan kelestarian lingkungan.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here