GerbangIndonesia, Mataram – Penyelenggaraan Ujian Profesi Advokat (UPA) tahun 2025 di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menuai sorotan tajam. Sejumlah peserta mengeluhkan gangguan teknis selama ujian berlangsung, termasuk pemadaman listrik dan tidak adanya kejelasan informasi dari pihak penyelenggara.

Baca Juga: NTB Panen Medali di Porwanas Banjarmasin, Buntuti Tuan Rumah di Posisi Puncak Klasemen

Ketua DPC PERADI Mataram, Dr. Asmuni, SH, M.H., tidak menutupi kekecewaannya. Ia bahkan menyebut pelaksanaan UPA tahun ini sebagai yang paling buruk. “Ini sangat memalukan, apalagi peserta sudah membayar dan berharap kenyamanan dalam mengikuti ujian,” ujarnya usai meninjau lokasi, Sabtu 28 Juni 2025.

Kondisi ruang ujian yang gelap tanpa cadangan daya membuat suasana tidak kondusif. Peserta terpaksa menunggu berjam-jam tanpa kepastian. Di sisi lain, pihak kampus yang menjadi lokasi pelaksanaan dinilai tidak sigap dalam menangani situasi darurat tersebut.

Menurut informasi dari panitia lokal, kegiatan ini sepenuhnya merupakan inisiatif pusat yang menggandeng pihak outsourcing sebagai pelaksana teknis. Supervisor kegiatan, Isatul Mardiah, menyebut pihaknya hanya menjalankan arahan dari pusat, termasuk pemilihan lokasi di kampus UIN Mataram. “Kami di daerah hanya sebagai pelaksana. Semua keputusan teknis diambil oleh pusat,” jelasnya.

Lebih lanjut, tanggung jawab pembuatan soal dan evaluasi ujian tetap berada di bawah kendali PERADI pusat. Namun, aspek teknis seperti pendaftaran, logistik, dan pengaturan tempat dipercayakan kepada pihak ketiga. Hal ini, menurut pengawas, menjadi celah utama dari buruknya manajemen kegiatan tahun ini.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai standar pelaksanaan UPA secara nasional, khususnya ketika melibatkan pihak eksternal tanpa pengawasan ketat. Dr. Asmuni mendesak agar PERADI pusat melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk mengevaluasi kembali kerja sama dengan mitra pelaksana di daerah.

“Kejadian ini tidak boleh terulang. Peserta memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas terbaik. Mereka sudah membayar, dan yang mereka terima justru kekacauan,” tegasnya.

Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity

Kegiatan UPA yang seharusnya berjalan lancar justru berujung pada kekisruhan, memperlihatkan perlunya perencanaan yang lebih matang serta komunikasi yang terbuka antara semua pihak terkait.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here