GerbangIndonesia, Sumbawa – Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa meresmikan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Paripurna penetapan dilaksanakan pada Senin (24/11/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., hadir bersama Forkopimda dan Kepala OPD, menandai persetujuan bersama atas Ranperda tersebut setelah mendengarkan Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

DANA PUSAT BERKURANG, PAD JADI FOKUS
Dalam Pendapat Akhir Bupati, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., tidak menampik adanya tantangan serius dalam penyusunan APBD 2026. Keterbatasan anggaran muncul sebagai dampak berkurangnya alokasi Belanja Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

“Kondisi ini menuntut kita untuk berstrategi. Kami sepakat perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemutakhiran data objek dan subjek pajak serta retribusi daerah,” ujar Bupati Jarot.

Ia menambahkan, alokasi Belanja Daerah harus difokuskan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan wajib, mengikat, dan Belanja prioritas. Meskipun menghadapi keterbatasan, Pemkab tetap memprioritaskan sektor-sektor kunci seperti infrastruktur dasar (jalan, irigasi, jembatan), Pertanian, dan Peternakan.

Bupati menekankan pentingnya lobi ke pusat. “Kita akan perkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat demi memperoleh proporsi alokasi Belanja APBN yang lebih signifikan. Selain itu, kerja sama dengan BUMN, BUMD, dan pihak swasta juga akan diintensifkan,” jelasnya.

HASIL RESES SOROTI HIU PAUS
Setelah penetapan APBD, rapat dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Reses II Anggota DPRD dari lima Daerah Pemilihan.

H. Zainuddin Sirat, mewakili Tim Reses, menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat mencakup tiga bidang, dengan sorotan tajam pada potensi ekonomi lokal.

“Aspirasi di bidang ekonomi dan pariwisata menyoroti potensi pariwisata hiu paus yang sangat besar, namun terdapat ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Ini perlu atensi serius dari Pemkab,” kata Sirat.

Selain itu, aspirasi juga meliputi pengadaan alat pertanian, bibit ternak, bantuan UMKM, serta perbaikan sarana/prasarana sekolah dan penambahan alat kesehatan di puskesmas dan postu. Hasil reses ini akan menjadi acuan bagi Pemkab dalam menyusun program kerja tahun berikutnya. (anto)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here