GerbangIndonesia, Lombok Timur – Isu keterlambatan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa di Lombok Timur akhirnya mendapat titik terang. Pemerintah kabupaten menyatakan komitmennya untuk segera menyalurkan hak keuangan aparatur desa setelah berlangsungnya pertemuan resmi bersama perwakilan kepala desa, Senin (02/02/2026).
Pertemuan yang digelar di kantor DPRD Lombok Timur itu mempertemukan jajaran pemerintah daerah dengan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD). Forum tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi terkait siltap yang belum diterima perangkat desa dalam beberapa waktu terakhir.
Sekretaris Daerah Lombok Timur, H.M. Juani Taofik, menyampaikan bahwa pimpinan daerah telah menginstruksikan percepatan penyelesaian administrasi. Sejumlah instansi teknis dilibatkan untuk memastikan proses pencairan berjalan lancar.
Pemerintah daerah memastikan dana akan dikirim langsung ke rekening desa. Pembayaran dilakukan secara penuh dan dirancang untuk menutup kekurangan pembayaran bulan sebelumnya, sehingga tidak ada lagi tunggakan yang membebani perangkat desa.
Selain fokus pada pencairan, pemerintah juga menyoroti perlunya penyesuaian aturan bagi perangkat desa yang memasuki masa akhir tugas. Upaya ini dimaksudkan agar hak finansial tetap diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua FKKD Lombok Timur, Khaerul Ihsan, menilai dialog dengan pemerintah daerah membawa hasil positif. Ia menyebut kepastian tersebut memberi ketenangan bagi para perangkat desa yang sebelumnya diliputi ketidakpastian.
Menurutnya, keterbukaan informasi dari pemerintah membantu meredam berbagai spekulasi yang sempat berkembang, termasuk kabar pemangkasan anggaran.
Pembahasan lain yang turut mengemuka dalam forum itu adalah rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades). Pemerintah daerah dan perwakilan desa sepakat menyiapkan skema pendanaan agar agenda demokrasi desa tetap dapat terlaksana.
Dengan tercapainya kesepahaman tersebut, situasi yang sebelumnya memanas berangsur kondusif. Para kepala desa memilih menempuh jalur dialog dan membatalkan rencana aksi lanjutan.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap langkah ini mampu menjaga stabilitas pemerintahan desa sekaligus memastikan pelayanan publik di tingkat desa tetap berjalan optimal.(dan)
