Gerbangindonesia, Lombok Utara – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kamis (05/03/2026). Tema yang diangkat adalah “Penguatan Kualitas Hidup Masyarakat”. Musrenbang dibuka Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar.
Pada kesempatan ini, hadir juga Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, beserta sejumlah pejabat lainnya. Di antaranya perwakilan dari Bappeda Provinsi NTB, Ketua DPRD KLU, Kapolres, dan pejabat lainnya.
Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar dalam penyampaiannya menyinggung tentang upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Salah satu pendekatan yang didorong adalah pendekatan pembangunan hunian masyarakat dalam program Desa Berdaya.
Najmul mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Gubernur NTB agar program Desa Berdaya di Lombok Utara difokuskan pada pembangunan hunian. Hal ini karena masih banyak rumah warga yang rusak akibat gempa bumi 2018 lalu dan belum sepenuhnya diperbaiki.
“Masih banyak fasilitas rumah rusak akibat gempa 2018 yang belum diperbaiki. Ini menjadi salah satu indikator kemiskinan yang harus kita tangani,” ujarnya.
Ia memaparkan, saat awal berdirinya Kabupaten Lombok Utara, angka kemiskinan berada pada angka 43,29 persen. Namun saat ini angka tersebut telah turun menjadi sekitar 20,04 persen.
Penurunan ini menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Bahkan, pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada Lombok Utara sebagai daerah dengan laju penurunan kemiskinan tertinggi.
Najmul menjelaskan, pada tahun 2024 lalu angka kemiskinan KLU masih berada di angka 23,96 persen. Dalam kurun waktu satu tahun, Pemda KLU mampu menurunkan hingga lebih dari tiga persen.
“Atas keberhasilan itu, KLU dinilai sebagai kabupaten dengan penurunan kemiskinan paling progresif,” ujar Najmul.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Upaya penurunan kemiskinan harus terus dilakukan secara maksimal.
“Kita harus terus bekerja keras agar angka kemiskinan bisa terus ditekan,” tegasnya.
Najmul juga menyoroti adanya paradoks pembangunan di Lombok Utara. Di satu sisi, daerah ini memiliki jumlah kamar hotel terbanyak di NTB dan tingkat hunian paling tinggi.
Namun di sisi lain, angka kemiskinan di Lombok Utara masih menjadi yang tertinggi di Provinsi NTB.
“Di tengah gemerlap pariwisata dengan jumlah kamar hotel terbanyak di NTB, justru angka kemiskinan kita masih tertinggi. Artinya kita harus berjuang lebih maksimal,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Utara, Agus Jasmani menegaskan, bahwa lembaga wakil rakyat mendukung visi dan misi bupati. Dukungan itu diwujudkan melalui program pokok pikiran (pokir) dewan.
Pada tahun ini, Pokir dari 30 anggota DPRD berjumlah 886 program. Dia berharap seluruhnya bisa terakomodir.
“Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal karena pokir merupakan suara rakyat yang harus ditindaklanjuti,” ujarnya.
Agus menyoroti sektor pertanian yang dinilai belum mendapat perhatian maksimal dalam pembangunan daerah. Padahal, lebih dari 60 persen masyarakat Lombok Utara berprofesi sebagai petani.
“Mayoritas masyarakat kita petani, tapi sektor pertanian hampir jarang tersentuh. Kami berharap sektor ini mendapat perhatian lebih,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur pariwisata, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia. Menurutnya, pariwisata merupakan jantung perekonomian Lombok Utara sehingga perlu dikelola secara lebih kreatif agar semakin diminati wisatawan.
Karena itu, dia meminta agar ada upaya serius dalam pembenahan sektor ini. OPD terkait agar membuat terobosan baru.
“Kami berharap Dinas Pariwisata lebih kreatif agar pariwisata kita semakin disukai dan dicintai wisatawan,” tutupnya.(iko)
