Gerbangindonesia.co.id – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat pola pembangunan berbasis kolaborasi dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Tim Penggerak (TP) PKK, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan program prioritas daerah meski dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara TP PKK Kabupaten Lombok Timur, sejumlah OPD, dan LSM yang berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur, Jumat (3/7/2026). Kesepakatan ini menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur, Hj. Ra’yal Ain Warisin, menegaskan bahwa tantangan pembangunan saat ini membutuhkan keterlibatan seluruh elemen. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan satu institusi, tetapi harus didukung oleh kerja bersama yang terencana dan berkesinambungan.
Ia menjelaskan bahwa PKK memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Melalui jaringan organisasi yang menjangkau hingga tingkat desa dan keluarga, berbagai program pembangunan dinilai dapat lebih mudah diterapkan apabila didukung oleh sinergi lintas sektor.
Salah satu fokus kerja sama tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan lingkungan. TP PKK akan memperkuat edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, sekaligus mengintegrasikan layanan Posyandu dengan dukungan enam perangkat daerah agar pelayanan menjadi lebih terpadu.
Menurut Ra’yal Ain, kolaborasi resmi dengan berbagai instansi menjadi langkah penting agar pelaksanaan program memiliki mekanisme kerja yang jelas, termasuk pembagian tugas, tanggung jawab, serta target yang ingin dicapai.
Selain memperkuat pelayanan kesehatan, TP PKK juga menaruh perhatian besar terhadap persoalan stunting dan pernikahan usia anak yang masih menjadi tantangan di Lombok Timur. Kedua isu tersebut dinilai saling berkaitan dan membutuhkan penanganan yang tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Ia menilai salah satu faktor yang turut memengaruhi tingginya angka pernikahan anak adalah berkurangnya pendampingan orang tua yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Situasi tersebut membuat sebagian anak diasuh oleh keluarga lain sehingga pengawasan terhadap tumbuh kembang dan pendidikan mereka menjadi kurang optimal.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat peran keluarga melalui edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat agar persoalan tersebut dapat dicegah sejak dini.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur, Achmad Dewanto, menyampaikan bahwa kolaborasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar dalam menghadapi kondisi fiskal saat ini. Ia menilai setiap perangkat daerah harus membangun koordinasi yang lebih erat agar pelaksanaan program tetap berjalan efektif meski anggaran mengalami penyesuaian.
Menurutnya, dukungan dari organisasi masyarakat dan LSM akan semakin memperkuat upaya pemerintah karena selama ini lembaga-lembaga tersebut telah memiliki pengalaman panjang dalam melakukan pendampingan masyarakat hingga ke tingkat desa.
Direktur LPSDM NTB, Ririn Hayudiani, turut menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kemitraan tersebut. Ia mengatakan bahwa penyelesaian berbagai persoalan sosial hanya dapat dilakukan apabila seluruh pihak bersedia menyatukan potensi dan bekerja dengan tujuan yang sama.
Ririn menilai kerja sama ini akan memperkuat berbagai program pemberdayaan masyarakat, mulai dari upaya menekan angka stunting, mencegah pernikahan anak, hingga mengurangi kemiskinan. Menurutnya, sinergi yang dibangun tidak hanya mendukung pencapaian target pembangunan daerah, tetapi juga menjadi contoh kolaborasi yang dapat diterapkan di daerah lain.
Melalui kesepakatan tersebut, pemerintah daerah bersama TP PKK, OPD, dan LSM berharap mampu membangun sistem kerja yang lebih terintegrasi. Dengan mengoptimalkan peran masing-masing pihak, berbagai program pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.(dan)
