Gerbangindonesia.co.id – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai mengintensifkan langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih ekstrem. Salah satu fokus utama pemerintah adalah menjaga keberlangsungan pelayanan air bersih agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi apabila fenomena El Nino menyebabkan penurunan debit sejumlah sumber air.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat menghadiri rapat evaluasi tahunan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur di Selong, Rabu (8/7/2026). Dalam forum yang juga membahas laporan pertanggungjawaban direksi itu, ia meminta seluruh jajaran perusahaan daerah bergerak lebih cepat menyusun strategi menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu distribusi air.
Menurut Bupati, pelayanan air minum tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perusahaan, tetapi juga menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, setiap potensi persoalan harus dipetakan sejak awal agar tidak berkembang menjadi krisis pelayanan ketika musim kemarau mencapai puncaknya.
Ia menekankan bahwa wilayah selatan Lombok Timur tetap menjadi prioritas perhatian pemerintah. Meskipun jaringan distribusi air telah diperluas melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), kawasan tersebut dinilai masih memerlukan pengawasan lebih intensif karena memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi saat curah hujan menurun.
Dalam kesempatan itu, Haerul Warisin memberikan apresiasi terhadap perkembangan kinerja PDAM yang dinilai menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai respons cepat petugas terhadap laporan gangguan maupun kebocoran jaringan menjadi salah satu indikator meningkatnya kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak terlena oleh berbagai capaian yang telah diraih. Menurutnya, tantangan pelayanan publik akan terus berkembang sehingga perusahaan harus tetap melakukan pembenahan, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai kondisi darurat.
Selain membahas kesiapan menghadapi musim kemarau, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada persoalan kerusakan jaringan perpipaan yang sering terjadi akibat pelaksanaan proyek pembangunan. Bupati meminta setiap pekerjaan konstruksi yang berpotensi bersinggungan dengan jaringan distribusi air terlebih dahulu dikoordinasikan dengan PDAM.
Ia menilai komunikasi yang baik antara kontraktor dan perusahaan daerah akan meminimalkan gangguan pelayanan kepada masyarakat. Apabila kerusakan tetap terjadi, pelaksana proyek diwajibkan bertanggung jawab memperbaiki maupun mengganti jaringan yang terdampak hingga kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
Untuk memperkuat perlindungan terhadap aset pelayanan publik tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berencana mengkaji penyusunan regulasi bersama DPRD yang mengatur tanggung jawab pelaksana proyek terhadap jaringan perpipaan milik PDAM.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai menyiapkan langkah jangka panjang melalui pengembangan sumber air baku baru. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama PDAM diminta melakukan pemetaan terhadap kawasan yang memiliki potensi sumber air guna mendukung kebutuhan masyarakat pada masa mendatang.
Pemerintah daerah bahkan menyatakan kesiapan untuk mengalokasikan anggaran pembebasan lahan apabila terdapat mata air yang strategis namun masih berada di atas tanah milik masyarakat. Kebijakan tersebut dipandang penting agar pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan secara optimal demi kepentingan publik.
Dalam rapat tersebut, Bupati turut menyinggung besarnya piutang pelanggan yang belum tertagih dan nilainya mencapai sekitar Rp11 miliar. Ia meminta penyelesaiannya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, termasuk membuka ruang kebijakan bagi pelanggan kurang mampu yang mengalami kesulitan ekonomi.
Sementara itu, Direktur Utama PDAM Lombok Timur, Sopyan Hakim, menyampaikan bahwa perusahaan terus memperkuat tata kelola serta meningkatkan kualitas pelayanan air bersih sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa hasil audit independen menunjukkan laporan keuangan perusahaan memperoleh opini Wajar, sementara evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB menempatkan kinerja PDAM Lombok Timur dalam kategori Sehat. Berdasarkan penilaian tersebut, perusahaan juga tercatat sebagai PDAM dengan kinerja terbaik kedua di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dari sisi pelayanan, pertumbuhan jumlah pelanggan juga terus mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, jumlah sambungan pelanggan bertambah dari 29.036 menjadi 41.389 sambungan. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan PDAM Lombok Timur.
Dewan Pengawas PDAM Lombok Timur, H. Mulyadi, menambahkan bahwa hasil pengawasan sepanjang tahun buku 2025 menunjukkan pelaksanaan program perusahaan berjalan sesuai rencana kerja dan ketentuan yang berlaku. Ia berharap dukungan pemerintah daerah terus diperkuat, baik melalui kebijakan maupun pengembangan infrastruktur, agar pelayanan air bersih kepada masyarakat dapat semakin optimal di masa mendatang.
Rapat evaluasi yang berlangsung di Selong itu turut dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, pimpinan organisasi perangkat daerah, staf ahli, asisten bidang perekonomian, serta jajaran direksi badan usaha milik daerah.(dan)
