Gerbangindonesia.co.id – Lombok Timur — Keseriusan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam membenahi persoalan persampahan mendapat perhatian dalam program Local Service Delivery Project (LSDP). Lombok Timur tercatat berada di posisi pertama dalam proses penilaian dan masuk dalam 30 daerah yang diproyeksikan memperoleh dukungan program tersebut.
LSDP merupakan program nasional yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri bersama Bappenas dengan dukungan Bank Dunia. Program tersebut membawa misi memperkuat layanan persampahan sekaligus mendorong perubahan tata kelola agar pengelolaan sampah tidak lagi berhenti pada pengumpulan dan pembuangan.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menilai kesempatan tersebut dapat menjadi momentum untuk mempercepat terwujudnya lingkungan yang bersih. Pemerintah daerah, menurutnya, siap memenuhi berbagai ketentuan yang menjadi bagian dari persyaratan pelaksanaan program.
Komitmen itu mencakup kesiapan kelembagaan hingga dukungan anggaran daerah. Pemkab Lombok Timur ingin memastikan seluruh perangkat yang dibutuhkan tersedia sehingga program dapat diterapkan secara optimal.
Haerul juga mendorong perubahan cara pandang terhadap sampah. Barang yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak bernilai, menurutnya, harus diarahkan menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali.
Pengelolaan berbasis ekonomi sirkular dinilai dapat memberikan dua manfaat sekaligus, yakni mengurangi persoalan lingkungan dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah berharap LSDP mampu membawa perubahan nyata dalam sistem persampahan Lombok Timur.
Untuk mengukur kesiapan tersebut, tim LSDP melaksanakan verifikasi lapangan di Lombok Timur pada Kamis (27/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tahapan untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah maupun masyarakat sebelum program dijalankan.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri Suprayitno mengatakan verifikasi dilakukan untuk melihat langsung kondisi dan kesiapan daerah. Tim juga akan memberikan catatan terhadap berbagai hal yang masih perlu dibenahi.
Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah keterlibatan masyarakat. Program persampahan tidak akan berjalan maksimal apabila hanya mengandalkan pemerintah tanpa perubahan kebiasaan dari masyarakat sebagai penghasil sampah.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kemendagri Paudah menilai pendidikan menjadi salah satu sektor strategis untuk membangun kebiasaan baru. Sekolah diharapkan dapat menjadi tempat untuk menanamkan kesadaran pengelolaan sampah sejak dini.
Kebiasaan tersebut kemudian diharapkan dibawa para siswa ke rumah masing-masing. Dengan cara itu, perubahan perilaku dapat berkembang dari lingkungan sekolah menuju keluarga dan masyarakat.
Koordinator Tim Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah Bappenas Septaliana Dewi Prananingtyas menambahkan, verifikasi lapangan juga berkaitan dengan pengukuran kebutuhan serta kesiapan daerah terhadap dukungan hibah yang akan diberikan.
Menurutnya, LSDP mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan program persampahan yang hanya berfokus pada pembangunan fasilitas. Reformasi akan dilakukan sepanjang rantai pengelolaan sampah, mulai dari hulu sampai hilir.
Program tersebut juga diarahkan agar pengelolaan sampah dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah nantinya memperoleh asistensi baik di tingkat regional maupun lokal.
Kegiatan verifikasi di Lombok Timur diikuti sejumlah unsur terkait, mulai dari Sekretaris Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, BPKAD, Bappeda, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pemerhati lingkungan hingga masyarakat yang berada di sekitar TPA Ijo Balit.
Dengan capaian sebagai daerah peringkat pertama, Lombok Timur memiliki peluang strategis untuk memperoleh dukungan LSDP. Pemkab kini berfokus memenuhi seluruh persyaratan agar program tersebut dapat menjadi titik awal pembenahan sistem persampahan yang lebih modern, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.(red)
