GerbangIndonesia, Jakarta – Musibah kebakaran yang melanda kawasan adat Desa Wisata Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) memantik perhatian serius dari berbagai pihak. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan NTB II (Pulau Lombok), Abdul Hadi, SE., MM., menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus memberikan catatan kritis terkait infrastruktur desa wisata di sela-sela Sidang Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8).
Dalam penyampaiannya, Abdul Hadi menyoroti pentingnya merumuskan perspektif baru mengenai keamanan bangunan, khususnya pada kawasan permukiman tradisional yang sangat rentan terhadap bencana. Ia menilai, pelestarian cagar budaya tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan dan mitigasi bencana bagi para penghuni maupun wisatawan yang berkunjung.
“Kita semua sangat berduka atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Desa Wisata Sade. Namun, kejadian ini harus menjadi titik balik evaluasi kita bersama. Dalam perspektif keamanan bangunan, kita menghadapi tantangan besar untuk menjaga keaslian bangunan warisan budaya, namun di saat yang sama kita wajib meningkatkan standar keamanannya dari ancaman kebakaran. Arsitektur dan bentuk aslinya harus dipertahankan, tetapi sistem keamanannya harus modern,” tegas Abdul Hadi.
Lebih lanjut, legislator asal Pulau Lombok ini menekankan perlunya intervensi langsung dan penataan dari pemerintah terkait infrastruktur dasar di kawasan padat permukiman adat. Arsitektur dan bentuk aslinya — yang menjadi jati diri budaya masyarakat Sade — harus tetap dipertahankan, sementara sistem keamanannya disesuaikan dan ditingkatkan agar tetap selaras dengan nilai-nilai adat. Menurutnya, tata letak bangunan tradisional Sade yang berdempetan dan menggunakan material alam memerlukan proteksi yang jauh lebih terukur.
“Standardisasi jaringan infrastruktur, khususnya kelistrikan dan air di kawasan cagar budaya adalah hal mutlak. Beban penggunaan listrik saat ini sudah berbeda, sehingga instalasinya harus dipastikan aman untuk mencegah korsleting yang kerap menjadi biang kebakaran. Selain itu, pemerintah juga harus segera menyiapkan sarana hidran anti-kebakaran di titik-titik strategis kawasan desa adat. Ini adalah infrastruktur wajib agar penanganan darurat bisa dilakukan seketika sebelum api meluas,” paparnya.
Menyikapi langkah ke depan, Abdul Hadi mengingatkan bahwa proses pemulihan dan rekonstruksi pasca-kebakaran tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat adat setempat. Sebagai salah satu ikon pariwisata budaya nasional, pemulihan Desa Sade membutuhkan langkah yang cepat dan terintegrasi.
“Pembangunan kembali Desa Wisata Sade harus dilakukan dengan prinsip gotong royong. Harus ada sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah. Kita harus berkolaborasi penuh, baik dari sisi anggaran maupun perancangan tata ruang, agar Desa Sade segera bangkit, lebih aman, dan roh kebudayaannya tetap lestari,” tutup Abdul Hadi.
Fraksi PKS DPR RI berkomitmen penuh untuk terus mengawal kebijakan dan memastikan hadirnya intervensi anggaran dari pusat, agar program rehabilitasi desa-desa wisata adat di NTB dapat berjalan optimal dan terhindar dari musibah serupa di masa mendatang. (dil)
