GerbangIndonesia, Mataram — Polemik internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) NTB kembali memanas. Setelah sebelumnya Ketua Dewan Pembina DPW PSI NTB, Guru Mangku Gede Wenten, memberikan klarifikasi terkait dugaan pemberhentian sepihak sejumlah pengurus wilayah, kini beredar rekaman suara berdurasi sekitar 19 menit yang kembali memunculkan sorotan.
Rekaman tersebut diduga berisi perdebatan antara Ketua DPW PSI NTB, Lalu Budi Suryata, dengan salah satu pengurus inti, Yeni Suryani.
Dalam rekaman itu, sejumlah nama pengurus disebut masuk dalam agenda evaluasi yang berujung pada pemberhentian. Di antaranya Yeni Suryani, Rr Sri Dewi Damayanti alias Bu Roro, serta anggota Dewan Pembina PSI NTB, Amir Hamzah.
“Nama Ibu Yeni, Bu Roro, dan Abah Amir masuk dalam rapat evaluasi (pemberhentian, Red),” ungkap Lalu Budi Suryata dalam rekaman tersebut.
Tak hanya menyebut nama, Lalu Budi juga menyampaikan alasan yang menjadi dasar evaluasi terhadap sejumlah pengurus.
Ia menyebut terdapat pihak-pihak yang diduga berada dalam kelompok yang menginginkan pergantian dirinya sebagai Ketua DPW PSI NTB.
“Saya Lalu Budi Suryata, karena dianggap tidak punya modal, tidak punya uang, ya nggak usah gabung,” demikian pernyataannya dalam rekaman yang beredar.
Sementara terkait Amir Hamzah, Lalu Budi menyatakan yang bersangkutan tidak diberhentikan karena disebut telah mengundurkan diri.
“Abah Amir Hamzah tidak diberhentikan karena sudah mengundurkan diri dia,” ujarnya dalam rekaman tersebut.
Yeni Benarkan Suara Rekaman, Bantah Sebagai Penyebar
Ditemui di Mataram, Jumat (2/10/2026), Yeni Suryani membenarkan bahwa suara dalam rekaman tersebut merupakan percakapan yang melibatkan dirinya.
Namun, Yeni membantah dirinya sebagai pihak yang merekam maupun menyebarkan rekaman tersebut.
“Kenapa bisa ada rekaman beredar,” ujar Yeni dengan nada heran.
Menurut Yeni, perdebatan dalam rekaman tersebut bermula dari informasi mengenai dirinya bersama sejumlah pengurus lain yang disebut telah diberhentikan melalui agenda evaluasi dalam rapat pleno partai.
Ia menilai proses tersebut bermasalah karena, menurut pengakuannya, tidak pernah ada upaya klarifikasi secara langsung dari Ketua DPW PSI NTB sebelum keputusan tersebut muncul.
Yeni juga mempertanyakan pernyataan mengenai Amir Hamzah yang disebut telah mengundurkan diri secara sadar.
“Apalagi Abah Amir disebut-sebut sudah mengundurkan diri secara sadar sebelum diberhentikan, padahal orangnya nggak pernah mengajukan pengunduran diri. Ini kan hoaks,” tegasnya.
Ia juga mengaku tidak pernah menerima undangan terkait agenda pleno yang disebut menjadi bagian dari proses evaluasi tersebut.
“Upaya klarifikasi itu penting. PSI merupakan partai besar di bawah Pak Jokowi. Ini malah kita disingkirkan begitu saja,” sindir Yeni.
Polemik Disebut Menguat Pasca Rakorwil
Menurut Yeni, persoalan internal tersebut mulai terasa setelah pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI NTB pada Mei lalu.
Rakorwil yang seharusnya menjadi momentum memperkuat koordinasi antarpengurus justru, menurut Yeni, diikuti sejumlah persoalan yang hingga kini belum tuntas.
Salah satu yang dipersoalkan adalah dugaan ketidaktransparanan terkait laporan-laporan yang disampaikan Ketua DPW PSI NTB kepada pengurus pusat.
Yeni mengaku mempertanyakan sejumlah laporan tersebut karena menduga tidak seluruhnya menggambarkan kondisi sebenarnya di tingkat wilayah.
“Kenapa bisa ada salah satu pengurus yang mengundurkan diri. Ini yang dipertanyakan, ada apa,” katanya.
Tuding Bongkar-Pasang Pengurus Sarat Kepentingan
Yeni menilai PSI merupakan partai politik yang semestinya mengedepankan keterbukaan dan transparansi sesuai AD/ART.
Karena itu, ia mempersoalkan keputusan pemberhentian sejumlah pengurus apabila prosesnya tidak didahului klarifikasi dan mekanisme internal yang jelas.
Terlebih, kata dia, muncul tudingan bahwa dirinya bersama sejumlah pengurus lain berada dalam kelompok yang ingin mengganti posisi Lalu Budi Suryata sebagai Ketua DPW PSI NTB. Menurut Yeni, tudingan tersebut lebih merupakan penilaian subjektif.
“Ini kan penilaian subjektif pribadi, larinya karena suka dan tidak suka,” ujarnya.
Atas persoalan tersebut, Yeni mengaku bersama sejumlah pihak telah melayangkan surat kepada pengurus pusat PSI.
Mereka mendesak DPP PSI, termasuk Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, untuk melakukan evaluasi terhadap kepengurusan DPW PSI NTB.
Yeni mengatakan langkah tersebut dilakukan karena dirinya bersama rekan-rekannya masih ingin melihat PSI berjalan sesuai dengan prinsip dan aturan organisasi.
Ia berharap persoalan internal tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang justru merugikan partai.
“Jangan sampai PSI hanya dijadikan alat untuk keuntungan segelintir oknum,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, polemik terkait status sejumlah pengurus dan proses evaluasi di internal DPW PSI NTB masih menjadi sorotan. Rekaman yang beredar pun kembali membuka ruang perdebatan mengenai mekanisme pemberhentian pengurus serta transparansi pengambilan keputusan di tubuh PSI NTB. (dil)
