GerbangIndonesia, Lombok Barat – Melindungi santri dari ancaman kekerasan seksual di lingkungan pendidikan pesantren menjadi perhatian serius Kementerian Agama (Kemenag). Untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat merusak masa depan santri sekaligus mencoreng nama baik lembaga pendidikan Islam, Kemenag Kabupaten Lombok Barat memperkuat langkah pencegahan melalui sosialisasi khusus yang melibatkan seluruh pimpinan pondok pesantren.
Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren tersebut dipusatkan di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Kabupaten Lombok Barat.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Kanwil Kemenag NTB, Kepala Kantor Kemenag Lombok Barat, serta ratusan pimpinan pondok pesantren dan tenaga pendidik.
Sosialisasi ini bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman, nyaman, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual.
Kepala Kantor Kemenag Lombok Barat, H. Muliadi, M.Pd.I., dalam laporan pembukaannya mengungkapkan, hingga 31 Oktober 2026, tercatat sebanyak 137 pondok pesantren telah terdaftar secara resmi di wilayah Lombok Barat.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag NTB, H. Zamroni Aziz, S.H.I., M.H., menegaskan bahwa pesantren memiliki peran besar dalam membangun karakter dan moral generasi bangsa.
Karena itu, kehormatan serta nama baik pesantren harus dijaga bersama dari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Ia mengingatkan agar perbuatan segelintir oknum tidak sampai merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pesantren yang selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi pendidikan dan pembinaan generasi muda.
“Jangan sampai ada oknum yang berbuat, kemudian merusak pondok pesantren yang begitu luar biasa banyaknya dan memberikan kontribusi besar untuk anak-anak bangsa,” tegas Zamroni.
Menurutnya, santri dan alumni pesantren selama ini telah memberikan sumbangsih nyata dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena itu, lingkungan pesantren harus benar-benar menjadi tempat yang aman bagi para santri untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensi diri.
Tidak hanya berisi arahan, kegiatan tersebut juga diisi dialog serta pemaparan materi mengenai pentingnya membangun sistem pengawasan internal di lingkungan pondok pesantren.
Penguatan pengawasan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran sejak dini. Selain itu, koordinasi antara pengelola pesantren, Kementerian Agama, dan instansi terkait perlu diperkuat agar penanganan kasus kekerasan seksual dapat dilakukan secara responsif dengan mengedepankan perlindungan korban.
Melalui sosialisasi ini, Kemenag NTB dan Kemenag Lombok Barat berharap 137 pondok pesantren di Lombok Barat semakin serius memperkuat sistem pengawasan, membangun komunikasi terbuka, serta memastikan setiap santri mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.
Sebab, menjaga marwah pesantren bukan hanya tentang mempertahankan nama baik lembaga, tetapi juga memastikan keselamatan, kehormatan, dan masa depan para santri yang dipercayakan masyarakat untuk menuntut ilmu.
Di Bumi Patut Patuh Patju, pesantren diharapkan tetap menjadi ruang pendidikan yang melahirkan generasi berilmu, berakhlakul karimah, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai perlindungan dan kemanusiaan. (dil)
