Gerbangindonesia.co.id – LOMBOK TIMUR – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur menegaskan bahwa sumber mata air Ambung memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sumber tersebut selama ini menjadi bagian dari sistem pelayanan perusahaan yang menjangkau sekitar 1.000 kepala keluarga.
Direktur PDAM Lombok Timur, Sopyan Hakim, menyampaikan bahwa pemanfaatan mata air Ambung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Keberadaan sumber air itu dinilai cukup strategis, terlebih ketika perusahaan masih menghadapi tantangan keterbatasan pasokan untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Menurutnya, belum optimalnya pengelolaan sumber mata air Ambung turut memengaruhi upaya PDAM dalam meningkatkan distribusi air bersih. Karena itu, pemanfaatan sumber tersebut menjadi salah satu perhatian perusahaan dalam memperbaiki kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Namun, di tengah pentingnya fungsi sumber air tersebut, PDAM juga dihadapkan pada persoalan status kepemilikan tanah yang menjadi lokasi mata air Ambung.
Sopyan menegaskan, pihaknya tidak akan mengabaikan persoalan legalitas tersebut. Ia menyatakan PDAM bersedia menerima konsekuensi apabila nantinya terbukti tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyatakan lahan tersebut sebagai aset pemerintah daerah.
Sikap tersebut, menurutnya, menjadi bentuk keterbukaan perusahaan terhadap persoalan yang kini tengah dipertanyakan masyarakat.
“Kalau memang nanti terbukti tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa itu aset pemerintah daerah, tentu kami akan mengakui kesalahan tersebut dan siap menerima segala konsekuensinya,” tegas Sopyan.
Polemik ini mencuat setelah puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (12/11/2026). Mereka meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka riwayat penguasaan dan dokumen kepemilikan lahan yang digunakan sebagai lokasi sumber mata air Ambung.
Koordinator aksi, Ihwan Pajar, mengatakan pihaknya telah mengkaji persoalan tersebut selama beberapa pekan. Mahasiswa mempertanyakan klaim bahwa lahan Ambung telah menjadi aset daerah sejak 1991, terutama setelah muncul informasi mengenai putusan pengadilan dan riwayat mediasi pada masa pemerintahan Sukiman-Azmy yang melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
PMII juga mengangkat klaim keluarga almarhum Amaq Asmadi yang disebut memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Atas dasar itu, mahasiswa mendesak pemerintah memperlihatkan bukti kepemilikan agar tidak terjadi ketidakjelasan hukum.
Bagi PDAM, kejelasan persoalan ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber air yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Di satu sisi, perusahaan memiliki tanggung jawab menjaga pelayanan air bersih, sementara di sisi lain, aspek legalitas lahan tetap harus dipastikan.
Penyelesaian polemik Ambung pun diharapkan tidak hanya memberikan kepastian mengenai status kepemilikan tanah, tetapi juga menjadi landasan bagi keberlanjutan pelayanan air bersih kepada ribuan keluarga yang selama ini memanfaatkan layanan PDAM.(red)
